BPK Minta Pertanggungjawaban Dana Insentif Guru di Kepri

1941
Pesona Indonesia
Seorang guru sedang mengajar murid SD. Tahun ini, BPK meminta pertanggungjawaban dan insentif guru yang dikucurkan tahun 2015 lalu. foto:dok
Seorang guru sedang mengajar murid SD. Tahun ini, BPK meminta pertanggungjawaban dan insentif guru yang dikucurkan tahun 2015 lalu. foto:dok

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Yatim Mustafa mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan tenggat waktu kepada Disdik Kepri sampai April mendatang untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) dana insentif guru sebesar Rp 37 miliar untuk tahun anggaran 2015. Karena itu menjadi merupakan hasil evaluasi dari audit yang dilakukan BPK.

“Ini kebijakan baru BPK, jadi semaksimal mungkin harus kita penuhi permintaan tersebut. Kebijakan ini tujuannya untuk memperbaiki sistem administrasi keuangan kita juga,” ujar Yatim, Kamis (17/3) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, dana insentif guru tergolong dana bansos hibah, yang diperuntukan bagi para guru, guru taman kanak-kanak, guru pendidikan anak usia dini, guru taman pendidikan alquran. Disebutkannya juga, pihaknya sebenarnya sudah memberikan penjelasan kepada BPK. Karena penyalurannya menggunakan sistem transfer, bentuk pertanggungjawaban administrasinya adalah seperti yang selama ini disampaikan.

“Kita sudah jelaskan, tetapi BPK tidak menerima alasan kita itu. Maka daripada itu, kita diminta untuk menyerahkan laporan tersebut pada April mendatang,” jelas Yatim.

Masih kata Yatim, tak ada maksud pihaknya untuk membuat kegaduhan pada guru, hanya saja meminta bantun dari masing-masing guru penerima dana insentif tersebut. Karena secara spesifik yang mengetahui untuk apa dipergunakan, adalah para guru itu sendiri.

“Semaksimal mungkin harus kita penuhi, tetapi bukan dibuat asal-asalan laporannya. Kita sudah siapkan formatnya, dan sudah dikoordinasikan kepada masing-masing Disdik di daerah,” ungkap Yatim.

Pejabat asal Karimun tersebut juga mengatakan, dana insentif tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan para guru. Besarannya juga bervariasi. Di Provinsi Kepri ada sekitar 29.000 ribu guru yang menerima dana insentif tersebut. Meskipun ini, menjadi tanggungjawab Disdik Kepri, akan tetapi pihaknya tidak mungkin menjemput ke bawah, apalagi mengingat letak geografis Provinsi Kepri.

“Ini akan menjadi penilaian oleh BPK nantinya, karena yang kita khawatirkan, apabila kita tidak bisa memenuhi ekspektasi BPK, akan berdampak pada program dana insentif guru kedepannya. Ini yang harus sama-sama kita hindari,” tutup Yatim.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar