Cegah Konflik, Myanmar Bentuk Kementerian Hubungan Antaretnis

533
Pesona Indonesia
Presiden Myanmar, Htin Kyaw bersama Aung San Suu Kyi. Sumber foto: theguardian.com
Presiden Myanmar, Htin Kyaw bersama Aung San Suu Kyi. Sumber foto: theguardian.com

batampos.co.id – Pemerintahan Myanmar di bawah Presiden Htin Kyaw bakal lebih ramping. Kamis lalu (17/3/2016) mereka mengumumkan di kabinet baru hanya ada 21 kementerian.

Sebelumnya, pada era junta militer, ada 36 kementerian dengan 96 menteri serta wakil menteri. Mayoritas di antaranya adalah pensiunan pejabat militer. Pemangkasan tersebut merupakan kebijakan Htin Kyaw yang pertama sejak terpilih sebagai presiden di parlemen beberapa waktu lalu.

’’Kecil itu indah,’’ ungkap juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) U Zaw Myint Maung.

Perampingan tersebut tidak hanya bertujuan membuat pemerintahan lebih kecil, tetapi juga mengurangi beban finansial pemerintah yang harus menghidupi sekian banyak kementerian.

’’Dengan memangkas beban tersebut, itu akan membantu mengurangi defisit anggaran,’’ tuturnya.

Selama ini, satu menteri mendapatkan gaji 3 juta kyat atau setara dengan Rp 32,6 juta. Sementara itu, wakil menteri menerima 2 juta kyat (Rp 21,8 juta). Itu tentu belum termasuk tunjangan-tunjangan lain yang cukup besar.

Meski kementerian dan jumlah menteri dipangkas, tidak demikian dengan para PNS di dalamnya. NLD menilai jumlah PNS belum terlalu besar sehingga tidak perlu ada pemecatan.

’’Memiliki begitu banyak menteri tidak penting. Gaji dan pemasukan lainnya untuk mereka saja sudah terlalu mahal,’’ kata anggota parlemen dari Partai Persatuan Nasional U J Yaw Wu dari etnis Kachin.

Salah satu kementerian baru yang diusulkan oleh NLD adalah kementerian hubungan antaretnis. Kementerian tersebut tidak pernah ada sebelumnya dan diharapkan mampu mengatasi konflik sektarian yang kerap muncul di Myanmar.

Selama ini, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang digawangi Aung San Suu Kyi menjanjikan pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif untuk etnis minoritas Myanmar.

Di era junta militer, etnis-etnis minoritas merasa selalu ditindas. Karena itulah, mereka lantas mengangkat senjata agar bisa mendapatkan otonomi yang lebih besar dan bebas dari kekangan. Percikan konflik seperti itulah yang ingin diredam Suu Kyi. Karena itulah, Suu Kyi juga memilih  Henry Van Thio dari etnis minoritas Chin sebagai wakil presiden.

’’Usulan proporsi kementerian ini akan dibahas oleh para legislator pada Jumat (hari ini Red),’’ ujar juru bicara parlemen Myanmar Mann Win Khaing Than.

Selain jumlah kementerian, parlemen akan membahas usulan menteri baru. Ada 18 menteri baru yang diusulkan Htin Kyaw. Tiga menteri lainnya tentu merupakan orang lama karena tiga kementerian tersebut masih dikuasai junta militer. Yaitu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian urusan perbatasan.

Kementerian Komunikasi yang diperkirakan dihapus ternyata tetap ada. Selama ini, Kementerian Komunikasi menjadi corong junta militer untuk menyuarakan kebijkan-kebijakan mereka yang kontroversial serta propaganda terhadap gerakan demokrasi.

Sementara itu, Kementerian Pertambangan bakal digabung dengan Kementerian Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Kementerian tersebut akan memegang posisi krusial bagi perekonomian Myanmar.

Daerah-daerah yang kaya hasil alam mayoritas terkonsentrasi di wilayah etnis minoritas. Ironisnya, selama ini, penduduk setempat malah tidak mendapatkan keuntungan dari pengerukan kekayaan alam yang dilakukan negara. (AFP/The Myanmar Times/jpgrup)

Respon Anda?

komentar