Dubes RI untuk Singapura: Pengusaha SIngapura Senang Batam Jadi KEK

1742
Pesona Indonesia
Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya
Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya

batampos.co.id – Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya mengatakan pengusaha Singapura menyambut baik terkait kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan memberikan kepastian hukum di wilayah investasi Kota Batam. Karena para investor Singpura diresahkan, karena adanya dualisme kebijakan.

“Keluarnya Keppres Nomor 8 Tahun 2016, tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam disambut baik bagi para pengusaha Singapura yang selama ini berinvestasi di Indonesia, Batam khususnya,” ujar Ngurah Swajaya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri, Muhammad Sani di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (17/3).

Melihat tingginya minat para pengusaha tersebut, dirinya ingin melihat langsung potensi-potensi yang ada di Kepri. Diakuinya, Kepri khususnya daerah-daerah yang dipayungi oleh kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memang memiliki potensi yang menjanjikan.

“Juga sudah ada rencana dari Menlu Singpura untuk datang ke Kepri, guna melihat langsung potensi-potensi yang ada di Kepri,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan strategis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat terhadap Batam, cukup positif dan disambuat baik oleh pengusaha Singapura. Sehingga ini menjadi momentum bagi pengembangan yang ambisius, bila secara optimal dikembangkan daya saing Batam akan terus meningkat.

Masih kata Ngurah Swajaya, Singapura sampai sejauh ini masih menjadi nomor satu dalam menanambkan investasi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, juga ada keinginan dari Singpura untuk berinvestasi dibidang industri, pengembangan logistik, serta dibidang maritim di Batam senilai USD 1,3 miliar.

“Melihat potensi yang ada di Kepri, kami selalu siap untuk membantu Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengembangkan investasi. Baik itu dalam sektor industri maupun pariwisata,” tegas Ngurah Swajaya.

Lebih lanjut katanya, yang membuat pengusaha Singapura mengeluh adalah terkait tidak adanya kepastian hukum, aksi demo yang berkepanjangan, serta dua lisme kebijakan. Apabila ketiga persoalan ini, bisa diselesaikan, ia yakin kawasan seperti Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang akan berkembang dengan cepat investasinya.

“Semua daerah di Kepri punya potensi masing-masing. Dan ini menjadi nilai jual bagi Provinsi Kepri. Bagi kami Kepri adalah prioritas, karena letak geografisnya dekat dengan Singapura,” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, dari sisi pariwisata, dengan dihapusnya CAIT oleh Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi kapal-kapal yacht yang ada di Singapura untuk masuk ke Indonesia. Ini juga menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi perkembangan pariwisata di Kepri.

“Di Singapura ada 5.000 yacht, dihapusnya CAIT menjadi semangat baru bagi perkembangan pariwisata bahari di Kepri,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Muhammad Sani dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa hal kepada pihak keduataan, ia berharap Kedubes RI untuk Singapura bisa membantu mempromosikan Kepri kepada pengusaha-pengusaha Singapura. Baik dalam hal investasi industri, maupun dalam hal investasi dibidang pariwisata.

“Lahirnya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat kita harapkan menjadi magnet untuk masuknya investor asing ke Batam. Ini juga harus gencar disosialiasikan,” ujar Gubernur dalam pertemuan itu.

Terkait keinginan Kepri yang berhasrat menjadi Gerbang Pariwisata Bahari, Gubernur yang didampingi langsung Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti mengatakan, Kepri menargetkan sebanyak-banyaknya warga Singpura datang berkunjung ke Kepri. Untuk masuknya kapal yacht, di Kepri ada dua pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai entri dan exit point, yakni Pelabuhan Nongsa Point Marina, Batam dan Pelabuhan Bintan Telani, Bintan.

“Tentunya kemudah-kemudahan maupun inovasi yang sudah dilakukan bisa dibantu dipromosikan kepada masyarakat Singpura,” ucapnya.

Gubernur juga menyinggung terkait keluhan-keluhan pengusaha Singapura yang disampaikan kepada Duber RI di Singapura juga perlahan sudah diperbaiki. Seperti unjuk rasa atau demo, juga sudah ditata. Adanya perubahan FTZ menjadi KEK juga merupakan upaya untuk menarik investor Singapura berinvestasi di Kepri.

Dalam pertemuan itu, kedu belah pihak juga membahasa terkait nasib FIR Kepri yang masih belum diserahkan kepada Indonesia. Terkait hal itu, pihak kedutaan mengatakan tahapan-tahapan untuk mengambil alih itu sudah dilakukan. Mulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia, serta infrastrukturnya.

“Hanya saja yang memutuskan itu adalah lewat sidang dewan IQO. Mudah-mudahan Indonesia bisa ada anggota yang masuk pada Oktober mendatang, saat ini yang punya perwakilan di sana hanya Singpura, sementara Indonesia belum ada. Negosiasi bilateral masih terus berlangsung,” tutup Ngurah Swadaya menambahkan lagi.(jpg)

Respon Anda?

komentar