Kalangan Pariwisata Tanjungpinang dan Bintan Resahkan Aturan tentang Minuman Beralkohol

583
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Bintan dan Tanjungpinang sebagai kabupaten/kota tujuan wisata mengalami kendala dalam memenuhi fasilitas wisatawan mancanegara (Wisman) di kawasan perhotelan.

“Kami sudah ceritakan hal ini pada Kementerian Perdagangan di pertemuan tadi (kemarin, red). Tapi memang wewenang yang mengatur itu di daerah,” tutur Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bintan Trizno Temoezi, Kamis (17/3).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri kemarin, pihak pengelola hotel di kawasan Bintan dan Tanjungpinang menyampikan uneg-unegnya mengenai perda yang mengatur penjualan Minuman Berakohol (Mikol) di kawasan hotel.

Diterangkan Trizno, mikol menjadi salah satu fasilitas tamu hotel yang juga merupakan kebutuhan wisman yang datang berkunjung. Namun ketentuan peraturan daerah, seakan mempersulit adanya penjualan di kawasan hotel.

“Kami mengerti adanya peraturan, pasti tidak bisa ditawar lagi. Namun yang namanya kebijakan sangat bisa dipertimbangkan. Kalau memang penjualan mikol ini dikhawatirkan dapat memberi dampak buruk bagi remaja, maka harusnya hal itu yang harus dibenahi,” ucap Trizno.

Dalam peraturan Kementerian Perdagangan yang membatasi adanya penjualan mikol, diterangkan Badan Pengkajian dan Pengembangan dan Kebijakan Perdagangan, Kemendag, Sefiani Rayadiani, diperuntukkan menekan jumlah remaja Indonesia yang mengonsusmsi alkohol. Sehingga berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungan.

Namun berbicara mengenai penjualan mikol di kawasan perhotelan, Trizno menegaskan hal tersebut merupakan kondisi yang berbeda.

“Yang diminum remaja tidak mungkin mikol yang mereka beli di hotel. Yang harganya minimal empat kali lipat dari yang dijual di luar hotel,” papar Trizno.

Sehingga jika ingin menjalankan fungsi pengawasan terkait mikol dan konsumen kalangan remaja. Semestinya pengawasan diperketat di wilayah penjualan luar hotel.

“Seperti yang kita tahu, anak-anak itu kan minumnya sejenis yang campuran berbahaya atau mikol yang tidak jelas produsennya. Berbeda dengan mikol yang ada di hotel,” lanjutnya.

Bentuk kebijakan pengawasan ini, diakui Trizno meresahkan bagi pengelola penginapan di kawasan Bintan. Utamanya Lagoi dan Trikora. Namun keresahan tersebut, juga turut dirasakan bagi pemilik penginapan di Tanjungpinang. Tak tanggung-tanggung, salah satu hotel berbintang bahkan didatangi oleh sembilan orang Bea Cukai yang melakukan razia hingga ke dalam hotel.

“Sebut saja hotel X ini, beberapa waktu bahkan mengaku Bea Cukai sampai bawa senjata api razia dan akhirnya membawa semua mikol hotel itu,” tutur Anggota Komisi II, DPRD Kepri, Rudy Chua.

Menurut Rudy, Bea Cukai pun seharusnya tak sampai sejauh itu dalam melangsungkan razia.

“Terlalu jauh kalau Bea Cukai masuk ke dalam hotel,” katanya.

Selain itu, Rudy memaparkan pengelola maupun pemilik hotel di kawasan Bintan dan Tanjungpinang juga mengalami kendala dalam pengurusan perizinan. “Kalau untuk di Bintan mengurusnya itu susah dan mahal. Tanjungpinang, justru mereka kebingungan. Harus dimana mengurus perizinan untuk menjual mikol di hotel mereka,” terang Rudy.

Dipaparkannya, untuk di Bintan, pemilik hotel harus sampai mengurus sembilan persyaratan untuk mendapatkan izin.

Dan izin tersebut hanya berlaku di satu titik penjualan dalam satu kawasan hotel.  Sehingga jika kawasan hotel tersebut memiliki dua titik kawasan, keduanya harus didaftarkan secara terpisah. Dan satu titik lokasi penjualan dibebani biaya sebesar Rp 7.500.000 per tahunnya.

Berbeda dengan Tanjungpinang, dimana pengawasan mikol di hotel juga diperketat. Sementara sosialisasi terkait prosedur dan lembaga yang berwenang dalam pendaftaran izin penjualan mikol tidak didapati secara jelas. (fara)

Respon Anda?

komentar