Rute Trans Batam Ditambah, Angkutan Swasta Cukup di Pinggiran Kota

3960
Pesona Indonesia
Warga dan pelajar saat naik bus trans Batam tujuan Batamcenter-Batuaji, Kamis (17/3/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam
Warga dan pelajar saat naik bus trans Batam tujuan Batamcenter-Batuaji, Kamis (17/3/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam

batampos.co.id – Menyikapi persoalan demo yang digelar oleh ratusan supir angkot, Selasa (15/3) kemarin, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan mereka harus bisa menerima kebijakan pemerintah, namun Pemko juga akan menyiapkan opsi baru untuk memecahkan masalah.

“Kalau soal penambahan jalur Trans Batam, itu sudah kebijakan pemerintah, harus diterima,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, Rabu lalu (16/3/2016).

Amsakar mengatakan persoalan transportasi massal ini masih membutuhkan penataan secara menyeluruh.”Kota metropolis seperti Batam harus sediakan bus layak dan nyaman,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batam, Zulhendri mengatakan Pemko tengah menggodok peraturan baru mengenai jaringan trayek (jatra).

“2017, peraturan ini akan selesai. Isinya mengatur tentang Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi massal,” ungkapnya, Kamis (17/3/2016).

Bentuk kebijakan itu adalah memberlakukan konsep angkutan pemancing (feeder) dari lokasi terpencil menuju jalan trayek utama yang dilewati oleh angkutan utama (trunk) seperti Trans Batam.

“Angkutan swasta akan diberikan kesempatan untuk menjadi angkutan pemancing, namun badan usaha mereka tidak boleh koperasi lagi, melainkan harus sebuah PT,” ungkapnya.

Saat ini, 70 unit Trans Batam melayani 11 koridor jalur utama di Batam.”Perharinya, Trans Batam secara keseluruhan melayani 2000 penumpang,” jelasnya.

Dishub juga mendapat kiriman 45 bus baru lagi dari pemerintah pusat pada Mei nanti. Selain itu juga membuka dua jalur baru, yakni Tanjungpiayu-Batamcentre dan Batamcentre-Jodoh.”Ini permintaan dari masyarakat, khususnya di daerah Tanjungpiayu yang merupakan kantong pekerja,” ujarnya.

Dishub juga akan mengevaluasi kembali standarisasi angkutan umum di Batam. Seperti yang diketahui, banyak angkutan umum, khususnya swasta yang tak layak menjadi sarana transportasi massal karena tidak benar-benar ditertibkan oleh Dishub Batam.

“Mereka harus berubah, khususnya harus di KIR sehingga sesuai dengan standarisasi kami. Kalau tidak di KIR, maka akan kembali ke plat hitam sehingga tidak bisa beroperasi,” kilahnya.

Konsep untuk menjaring angkutan umum swasta menjadi angkutan feeder mendapat respon positif dari pengamat transportasi massal di Batam, Atik Wahyuni.

“Saya setuju dengan hal ini, angkutan umum swasta dialihkan sebagai feeder, dan Trans Batam melayani jalur utama,” katanya.

Sedangkan untuk perubahan badan hukum angkutan umum swasta sangat diperlukan untuk mempermudah pemerintah memberikan subsidi untuk meningkatkan mutu pelayanan angkutan umum.

“Akan tetapi bagi pemilik angkot perorangan, misalnya yang hanya punya 1 atau 2 armada dan tidak mampu mengurus ijin pendirian PT, hendaknya dipikirkan bagaimana solusinya,” saran Dosen Transportasi Universitas Internasional Batam (UIB) ini.

Mungkin, pemilik angkutan umum swasta bisa menjual ke Pemko Batam atau organda dengan harga yang layak jika mereka ingin menjualnya.”Atau mereka bisa mendirikan PT dengan cara kongsinansi dengan pemilik yang lain,” jelasnya lagi.

Namun, sebelumnya, Pemko Batam perlu melakukan sosialisasi terus menerus ke pihak angkutan umum swasta.

“Jika memungkinkan diberi penjelasan juga rute feedernya dimana saja, berikut potensi penumpang,” pungkasnya. (leo/bp)

Respon Anda?

komentar