Tidak Boleh Demo di Zona KEK, Serikat Buruh hanya Satu

1354
Pesona Indonesia
Ribuan buruh melakukan aksi demo di kator Walikota Batam, Rabu (25/11). Mereka menolak PP 78 yang diterapkan oleh pemerintah. Kamis (26/11/2-015)  Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ribuan buruh melakukan aksi demo di kator Walikota Batam, Rabu (25/11/2015) lalu. Mereka menolak PP 78/2015 tentang pengupahan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Investor yang menanamkan modalnya di zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam tidak hanya dimanjakan dengan beragam insentif, tapi juga jaminan tidak ada gejolak perburuhan.

Di zona KEK, buruh dilarang menggelar aksi unjuk rasa dan di satu perusahaan hanya boleh ada satu serikat pekerja.

“Memang di aturan KEK seperti itu. Harus satu serikat,” kata Purba Robert Sianipar, staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Kemenko Perekonomian, Kamis (17/3/2016).

Robert mengatakan selama ini banyak perusahaan yang di dalamnya ada berbagai jenis serikat pekerja atau serikat buruh. Menurutnya, dengan satu serikat buruh di sebuah perusahaan, maka akan lebih tertata.

“Dijalankan saja sesuai ketentuan. Jadi serikat buruh itu, hanya ada satu di sebuah perusahaan,” katanya.

Memang di rumusan yang dibuat dan disosialisasikan DK Batam beberapa waktu lalu, ada beberapa fasilitas dan kemudahan yang diusulkan. Disebutkan bahwa di KEK dibentuk dewan pengupahan dan lembaga kerja sama (LKS) tripartit khusus.

Di poin berikutnya disebutkan hanya ada satu forum serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan. Serta pengesahan dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing di KEK dan perpanjangan IMTA di KEK.

Selama ini, terdapat beberapa serikat pekerja atau serikat buruh di Batam. Bahkan terkadang dalam satu perusahaan, ada dua sampai tiga serikat pekerja atau serikat buruh. Ada SPSI, SPMI, SBSI, dan serikat buruh lainnya.

Cahya, Ketua Apindo Kepri menyambut baik hal tersebut. Bahkan dia mendorong agar di Batam ini hanya terdapat satu serikat buruh saja. Ia berharap semua serikat pekerja dan serikat buruh itu berbaur jadi satu.

“Seperti Apindo juga satu. Dengan demikian, semua bisa dibahas dan didialogkan dengan baik. Tidak seperti sekarang ada beberapa serikat yang sepakat dengan pengusaha, sementara yang lainnya menentang, sehingga tidak tercapai kesepakatan,” katanya.

Menurut Cahya, banyaknya serikat buruh di Batam hanya menimbulkan kecurigaan satu sama lain. “Bagi yang sepakat dengan pengusaha, seolah sudah dapat sesuatu dari kami. Kalau mind set-nya seperti ini, kapan majunya,” katanya.

Menurutnya, pusat harus punya keberanian untuk mengubah sistem serikat buruh yang ada sekarang ini. Di mana kalau ini bisa dirubah maka Batam bisa menjadi konsep untukĀ  nasional. “Jadi Batam dijadikan pionir percobaan dulu,” katanya.

Johanes Kennedy Aritonang, pengusaha sekaligus pemilik Kawasan Industri Panbil mengatakan dengan banyaknya serikat buruh di Batam pada akhirnya hanya membuat kegaduhan. Sebab seringnya, masing-masing serikat membawa agenda sendiri-sendiri.

“Jika nantinya dalam KEK hanya diperbolehkan satu serikat, maka serikat itu akan mudah memperjuangkan kesejahteraan anggotanya,” katanya.

Suprapto, Pangkorda Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam tegas menolak apa yang disampaikan DK Batam tersebut. Menurutnya, hal tersebut sama saja dengan melarang kebebasan berserikat yang diatur dan dilindungi UU no 21 tahun 2000.

“Itu tidak boleh. Setiap buruh bisa berserikat sesuai ketentuan. Di setiap perusahaan, bisa ada beberapa serikat buruh dan serikat pekerja,” katanya.

Yang tidak boleh, menurut Suprapto, adalah ketika ada satu buruh masuk dan menjadi anggota di dua serikat buruh. Bahkan menurutnya, sesuai ketentuan, 10 orang buruh pun sudah bisa membentuk serikat.

“Ini jelas kami tolak. Yang di Keppres 8 Tahun 2016 itu bertentangan dengan undang-undang. Kok kebebasan berserikat dikekang,” katanya. (ian/bp/nur)

Baca Juga:
> Ini Proyeksi Zona KEK Batam
> Jadi KEK, Batam Makin Istimewa
> Ini Peran Pemko Batam di Era KEK

> Siap-Siap Pindah ke Zona KEK, 5 Tahun Lagi FTZ Batam Dihapus
> 1.084 Perusahaan di Batam Berada di Area Pemukiman
> Ini Gambaran Properti di Zona KEK Batam
> Batam Jadi KEK, WNA Boleh Milik Properti
> Salah Satu Calon Pimpinan BP Batam Berpangkat Jenderal
> FTZ Beralih ke KEK, Kapolri: Jangan Sebar Isu yang Membuat Investor Takut
> Ini Model Kawasan Ekonomi Khusus Batam
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

 

Respon Anda?

komentar