Kemenhub “Paksa” Daerah Hibahkan Lahan, Penyelesaian Pelabuhan Dompak Terancam

844
Pesona Indonesia
Pelabuhan Dompak Tanjungpinang. foto:jailani/batampos
Pelabuhan Dompak Tanjungpinang. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Meskipun Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, dibangun Pemerintah Pusat diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Kepri. Akan tetapi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ngotot meminta Pemprov Kepri menghibahkan lahan tersebut kepada pemerintah pusat. Padahal keinginan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

“Yang menjadi persoalan saat ini adalah, pihak Kemenhub meminta daerah menghibahkan lahan yang diatasnya dibangun Pelabuhan Dompak. Tetapi tidak serta merta bisa dilakukan seperti itu,” ujar Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, Jumat (18/3)

Dijelaskannya, yang namanya aset daerah tidak bisa dihibahkan, jika sifatnya untuk profit oriented seperti pembangunan pelabuhan. Lain halnya seperti pembangunan kantor dan untuk kepentingan sosial lainnya. Terkait persoalan ini, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

“Apabila kita turuti keinginan pusat, maka perbuatan kita sudah melawan hukum. Hal ini harus kita cegah sebelum terjadi,” tegas Aziz.

Lebih lanjut katanya, pada situasi seperti ini, harus ada azaz keadilannya. Baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Adapun mekanismenya adalah profit sharing. Artinya, pemerintah daerah sebagai pemilik lahan juga mendapatkan bagian hasilnya.

“Tidak mungkin kita hanya jadi penonton, padahal pelabuhan dibangun diatas lahan pemerintah daerah. Kecuali diatas lahan masyarakat,” jelasnya.

Diungkapkannya, pada awalnya keinginan pembangunan Pelabuhan Dompak adalah tekad dari Pemerintah Provinsi Kepri. Akan tetapi, oleh legislator pada waktu itu, Hary Azhar Aziz mengusulkan pembangunannya menggunakan dana APBN. Disebutkannya, Pemerintah Pusat melalui Kemenhub sudah mengganggar sebesar Rp6 miliar untuk penyelesaian pelabuhan tersebut.

“Kalau pemerintah pusat mengancam untuk tidak menyelesaikan, daerah tidak boleh tinggal diam. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, pelabuhan tersebut harus kita selesaikan,” sebut mantan Kabid Perhubungan Darat tersebut.

Seperti diketahui, Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, yang lokasinya tidak jauh dari Jembatan I Dompak tersebut berpotensi menjadi pelabuhan Domestik untuk Tanjungpinang. Pemprov Kepri berhasrat pelabuhan tersebut dikelola oleh BUMD PT Pelabuhan Kepri. Adapun luas lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan adalah sekitar 10 hektar.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar