Kepri Harus Berdikari di Segala Sektor

787
Pesona Indonesia
Jemmy Rumengan. foto:suprizal tanjung/batampos
Jemmy Rumengan. foto:suprizal tanjung/batampos

batampos.co.id – Akademisi Kepri, Prof DR Ir Jemmy Rumengan menyatakan konsep lingkar pembangunan Provinsi Kepri ke depan mengutamakan kebijakan berdikari di berbagai sektor. Seperti maritim dan kedaulatan, industri, pariwisata, infrastruktur, ketahanan pangan, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepri.

Selain itu, yang menjadi program utama Pemrov Kepri di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini, kata Jemmy, adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Pembangunan sangat penting dilakukan. Tapi, jangan sampai pembangunan di berbagai sektor tadi malah memperlebar ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja di tengah masyarakat,” katanya, Jumat (18/3).

Untuk mendorong masuknya investasi perlu harmonisasi antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah.”Pertumbuhan ekonomi perlu dikejar dan digerakkan,” ujar mantan Rektor Univesitas Batam (Uniba) ini.

Meski demikian, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi jangan sampai menurunkan daya saing tenaga kerja, produk UKM, dan produk industri yang dihasilkan di Kepri.

Jemmy mengatakan selama ini pembangunan kerap mengabaikan hutan, bakau, bukit, rawa, dan lainnya. Di masa sekarang, bukan saatnya lagi membangun perumahan, rumah toko (ruko), hotel, kawasan industri dan lainnya malah menjadi penyebab rusaknya lingkungan. “Utamakan penghijauan, selamatkan alam, tingkatkan kualitas SDM di Kepri. Jika itu berhasil, maka bisa menjadi penilaian positif bagi keberhasilan sosok pemimpin di Kepri.”

Kebijakan Pemko, Pemkab, Pemrov, Kepres, Perpres, Permen, ataupun UU ke depan, ujar Jemmy, jangan lagi bertentangan satu sama lain. Itu akan membuat pengusaha, investor bingung dan takut. Akibatnya terjadi pelarian investasi, investor hengkang, bangkrut dan lainnya. Dampaknya, tenaga kerja di-PHK. Pengangguran terjadi. “Pencari kerja (pencaker) saja sudah banyak, ditambah lagi dengan naker yang di-PHK, tentu jumlah pengangguran semakin banyak. Ini perlu disikapi dengan kepala dingin, bijaksana, dan ada solusi,” tukasnya.

Inflasi juga menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak bisa diabaikan dan perlu dihindari. Inflasi akan membuat harga sembako, air, listrik naik. Ini membuat tenaga kerja dan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Pada sisi lain, penduduk yang terlalu banyak, urbanisasi akan berpengaruh terhadap lapangan kerja, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. “Ini perlu dikendalikan,” Jemmy mengaskan.

Menurutnya pemerintah jangan berpikir benefit (keuntungan) semata. Pelayanan dioptimalkan melalui satu atap, tapi tidak banyak meja. “Yang benar, satu atap dan meja (orang) yang akan ditemui sedikit,” ujarnya.

Semua itu bisa berjalan bilamana birokrat sudah transparan dalam bekerja, akuntabel, mau mengevaluasi diri sendiri, dan otonomi. “Tempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, the right man in the right place. Ini yang perlu diutamakan,” tutupnya. (sta/bpos)

Respon Anda?

komentar