MEA Sudah Berlaku, Serbuan TKA di Bintan Belum Tampak

1382
Pesona Indonesia
MEA
MEA

batampos.co.id – Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan mencatat selama triwulan pertama tahun 2016, telah mengeluarkan 21 rekomendasi bagi tenaga kerja asing (TKA) di Bintan. Seluruh rekomendasi itu juga telah disalurkan kepada perusahaan terkait. “Pergerakan datanya memang hanya segitu,” ujar Kepala Disnaker Bintan, Hasfarizal Handra, kemarin.

Pemberlakuan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal tahun ini, rupanya tidak berimplikasi langsung dengan peningkatan jumlah TKA aktif di Bintan. Hasfarizal tak menampiknya. Persentase dibandingkan tahun sebelumnya juga tidak berbeda. “MEA 2016 memang sempat menimbulkan was-was bakal terjadi serbuan TKA. Tapi hingga akhir pertengahan Maret ini ya baru 21 TKA yang masuk,” kata Hasfarizal.

Karena itu, selagi kekhawatiran kolektif mengenai serbuan TKA di Bintan benar-benar terjadi, Hasfarizal menyatakan, ada baiknya masyarakat Bintan sudah bersiap diri untuk bersaing sebagai tenaga kerja profesional. Mengingat memang dalam butir-butir MEA juga disepakati pertukaran tenaga kerja lintas negara di Asia Tenggara.

“Mumpung juga TKA di Bintan ini baru 200-an lebih. SDM Bintan sangat mampu bersaing untuk itu,” ujarnya.

Perusahaan yang ada di Bintan, sambung Hasfarizal, juga diwajibkan melaporkan dokumen ketenagakerjaan setiap TKA yang diperkerjakannya. Laporan itu harus rutin dilakukan saban tahun. Karena kalau tidak ada sanksi yang bakal diberlakukan. “Kalau sampai tak lengkap, kami akan pulangkan TKA yang bersangkutan ke negara asal,” tegas Hasfarizal.

Pelaporan dokumen TKA ke Disnaker ini, kata Hasfarizal, merupakan aturan yang sudah ditetapkan secara nasional. Hal ini diberlakukan guna menghindari maraknya TKA ilegal yang bekerja di Bintan. Disnaker Bintan tak hanya menanti laporan masuk setiap tahunnya. “Tapi kami juga rutin mengecek ke perusahaan-perusahaan. Untuk mengecek dokumen izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA),” ujar Hasfarizal.

Bila dalam pemeriksaan itu ada perusahaan yang tak melengkapi dokumen IMTA, Pemkab Bintan, kata Hasfarizal, juga tak segan-segan menindak TKA yang bersangkutan untuk dipulangkan. Untuk itu, Disnaker Bintan tak bekerja seorang diri. “Kami juga menggandeng pihak kepolisian dan keimigrasian,” terangnya.

Hingga saat ini, Disnaker Bintan mencatat, setidaknya ada 200 TKA yang menumpukan pendapatannya dengan bekerja di Bintan. Selama dokumen ketenagakerjaannya lengkap, Hasfarizal memastikan, TKA itu bisa bekerja dengan nyaman dan tanpa gangguan.

Hasfarizal juga menjelaskan, bahwa setiap perusahaan yang hendak memperkerjakan TKA harus berbadan hukum sah. Satu hal yang juga tak boleh diabaikan adalah pendampingan. Setiap TKA yang bekerja di Bintan harus mendapatkan satu pendamping lokal. Hasfarizal menilai ini adalah hal penting yang tak boleh ditawar-tawar. “Karena dari situ akan terjadi proses transfer ilmu dan teknologi dari TKA itu,” katanya.

Harapannya jelas. Ke depannya, Pemkab Bintan tetap ingin memprioritaskan warga tempatan yang menduduki pos-pos tenaga ahli di sejumlah perusahaan yang ada di Bintan. “Tapi itu bertahap. Selain transfer ilmu dari TKA juga masih banyak lagi pelatihan ketenagakerjaan yang harus diselenggarakan,” kata Hasfarizal.

Rencana ini sudah mulai disusun dan diajukan Disnaker Bintan. Diupayakan sudah bisa terserap pada anggaran perubahan tahun ini. “Sedangkan untuk tahun depan, kami sudah mengupayakan anggaran pelatihan-pelatihan tenaga kerja ini masuk pada anggaran murni,” pungkas Hasfarizal. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar