Natuna Dapat Tambahan PAD Rp 10 Miliar Lebih dari Pajak Penerangan

639
Pesona Indonesia
Pengeboran minyak lepas pantai. Penerangan listrik non PLN di lepas pantai off shore ini menjadi salatu sumber PAD Natuna. foto:net
Pengeboran minyak lepas pantai. Penerangan listrik non PLN di lepas pantai (off shore) ini menjadi salah satu sumber PAD Natuna. foto:net

batampos.co.id – Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Natuna Boy Wijanarko mengatakan, tahun 2016 ini Natuna mendapat tambahan pajak daerah dari penerangan listrik yang mencapai Rp 10 miliar.

Boy merinci, tambahan PAD ini bersumber dari pajak penerangan listrik non PLN di lepas pantai off shore sekitar Rp 7 miliar dan pajak penerangan jalan PLN mencapai Rp 3,5 miliar.

“Sebenarnya penerimaan pajak penerangan ini di luar target tahun 2016,” kata Boy, Jumat (18/3).

Dikatakan Boy, khusus pajak penerangan jalan PLN ditargetkan sebesar Rp 2,8 miliar pada tahun 2016. Sementara pajak penerangan jalan non PLN belum masuk asumsi pendapatan daerah.

“Sebelumnya pajak penerangan jalan non PLN ini sempat ragu karena perhitungannya belum jelas,” kata Boy.

Khusus pajak penerangan jalan non PLN lepas pantai dibagi dengan Pemkab Anambas. Perhitungannya Natuna mendapat 60 persen dan Anambas 40 persen.

Namun pada bulan Juni mendatang, pembagian pajak penerangan non PLN lepas pantai ini akan direvisi lagi melalui MoU kedua kabupaten. Peneramaan pajak penerangan non PLN akan menyesuaikan kilang minyak dan gas yang beroperasi di wilayah masing masing. Saat ini ada blok belida, belanak, kerapu dan blok udang yang beroperasi di wilayah Natuna.

“Pajak penerangan jalan non PLN memang punya potensi. Sekarang ada empat perusahaan yang beroperasi di lepas pantai,” ujar Boy.

Menurut Boy, pendapatan daerah di sektor lain menurun drastis sejak tahun 2015. Misalnya restribusi perhotelan dan restoran bahkan retribusi parkir hilang.

Semestinya, sambung Boy, restribusi parkir memiliki potensi jika dikelola. Misalnya parkir di kawasan pelabuhan penagi. Sementara parkir di pasar tradisional Ranai mendadak lahan yang dikelola Perusda adalah milik pribadi keluarga wakil Bupati Natuna, sehingga pungutan dihilangkan.

“Sebenarnya potensi retribusi sandar kapal cukup tinggi, tapi kenapa itu tidak dikelola dinas pehubungan. Padahal peraturan daerah sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu sebagai regulasinya,” ujar Boy.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar