Ohan Siap Jawab Tantangan Gubernur Sani

1510
Pesona Indonesia
Gubernur Sani saat serah terima jabatan (sertijab) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Rabu (16/3).
Gubernur Sani saat serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Kepri di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Rabu (16/3).

batampos.co.id – Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Kepri, Ohan Suryana siap menjawab tantangan Gubernur Sani. Kendati baru beberapa hari menjabat, Ohan menyatakan tidak ada yang salah dengan tantangan sekaligus permintaan gubernur mengenai sosialisasi hukum ke masyarakat luas.

Menurutnya, itu memang hal yang sangat penting dan memungkinkan untuk dilakukan. “Dulu waktu dinas di Kepri, saya juga sudah sering membuatnya. Kalau sekarang diminta lagi, kenapa tidak,” kata Ohan, kemarin.

Termasuk juga soal hukum pertanahan. Ini adalah bidang yang sempat menjadi konsentrasi Ohan kala dinas di Provinsi Kepri beberapa waktu lalu. Ohan menuturkan, dahulu pihaknya pernah menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan seminar tentang pertanahan. Hal semacam ini dirasanya bisa diulang kembali. Terlebih kini Ohan sebagai orang nomor satu di Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepri.

“Masalah tanah, misalnya. Walaupun tidak ada keterkaitan dengan kami, tapi kami tetap bisa bersinergi dengan pihak lain,” ungkapnya.

Peralihan status Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga tak luput dari perhatian Ohan. Manakala dulu masih berbentuk kawasan perdagangan bebas (FTZ), sosialisasi hukum juga pernah dilakukan. “Sekarang menjadi KEK dan kami tetap bisa mewarnai peralihan status itu dengan memberikan layanan hukum sesuai dengan yang dibutuhkan,” kata Ohan.

Hal ini, sambung dia, lantaran Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kepri juga bersentuhan langsung dengan pelayanan berkenaan dengan keimigrasian dan juga pelayanan hukum, yang tidak mungkin terpisahkan dari aturan-aturan baru di KEK Batam. “Ada aturan-aturan khusus yang tidak berlaku di daerah lain, namun berlaku di daerah ini. Ada pula aturan-aturan khusus di kawasan ekonomi khusus dan kami siap itu membantu itu semua demi kemajuan ekonomi Batam,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sani mengutarakan sudah ada sehamparan tantangan yang menanti sentuhan tangan Ohan. Di antara sekian tantangan itu adalah letak kondisi geografis Provinsi Kepri, yang sebagian besar berupa wilayah kelautan dan berbataskan langsung dengan negara jiran.

“Belum lagi provinsi ini juga kepulauan. Dan baru 40 persen saja yang berpenghuni. Tentu mereka memerlukan penjelasan-penjelasan di bidang hukum, agar tak terjebak dalam hal-hal yang tak mereka pahami,” ungkap Sani.

Karena itu, gubernur dua periode ini mengharapkan, Ohan beserta jajaran barunya bisa menggegas sosialisasi di bidang hukum kepada masyarakat luas. Kalau perlu bekerja sama dengan instansi lain, Sani siap memfasilitasi itu.

Sani percaya Ohan bisa mengatasi tantangan yang sudah menanti di depannya. Karena sebelumnya, Ohan juga tercatat pernah berdinas di Provinsi Kepri. “Jadi tidak perlu adapatasi terlalu lama,” ungkapnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar