BNN Setingkat Menteri Perlu Dipercepat

587
Pesona Indonesia
Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiandi (AWN) dibawa petugas BNN untuk ditempatkan di Lido sebagai tersangka atas kasus narkoba, Jakarta, Jumat (18/3/2016). Penetapan tersangka tersebut diputuskan berdasarkan dengan bukti forensik yang telah diperoleh BNN, bahwa Nofiandi positif menggunakan narkoba jenis sabu. Foto: HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS
Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiandi (AWN) dibawa petugas BNN untuk ditempatkan di Lido sebagai tersangka atas kasus narkoba, Jakarta, Jumat (18/3/2016). Penetapan tersangka tersebut diputuskan berdasarkan dengan bukti forensik yang telah diperoleh BNN, bahwa Nofiandi positif menggunakan narkoba jenis sabu. Foto: HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

batampos.co.id — Mafia narkoba yang kini menyasar semua lini kehidupan masyarakat Indonesia membuat rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat kementerian kian urgen.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso menjelaskan, memang saat ini narkotika sudah begitu parah. Sampai menyentuh tingkat paling dasar hingga ke rukun tetangga dan rumah tangga.

”Sekarang sudah tidak ada lagi pak RT yang berani sebut wilayahnya bebas narkotika,” jelasnya.

Kasus Bupati Ogan Ilir dan narkotika yang menyasar santri itu hanya sebagian kecil dari penyebaran narkotika di Indonesia. Karena itu, tentunya pemberantasan narkotika tentu harus lebih gahar.

”Ya, tidak boleh kendur untuk memberantas narkotika,” ujarnya.

Apakah berarti peningkatan status BNN menjadi setingkat kementerian perlu percepatan? Dia menuturkan bahwa BNN menyerahkan semuanya pada pemerintah. Yang pasti, dengan kemampuan yang ada pemberantasan narkotika akan dimaksimalkan.

”Walau jumlahnya personil sedikit, anggaran yang minim, BNN tidak akan berhenti memberantas narkotika,” jelasnya.

Tapi, dapat dipastikan saat ini beban tugas BNN itu cukup besar. Jumlah pengguna yang mencapai lebih dari 5 juta orang tentunya tidak mudah.

”Kewenangan tentu harus disesuaikan dengan ancamannya,” paparnya.

Yang juga penting, soal kelanjutan penjara yang dijaga buaya. Dia menuturkan bahwa saat ini prosesnya telah sampai pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan.

”Kami masih menunggu keputusan pemerintah soal penjara ini. Nantinya pemerintakan akan menentukan dimana pulau yang tepat untuk penjara khusus narkotika tersebut,” ujar jenderal berbintang tiga tersebut.

Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Panjaitan bertemu dengan Buwas. Dalam pertemuan itu, ada rencana untuk meningkatkan status BNN yang menjadi ujung tombak pemberantasan narkotika. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar