Dipimpin Sipil, Myanmar Tetap Dibayang-bayangi Milter

516
Pesona Indonesia
Presiden Myanmar, Htin Kyaw bersama Aung San Suu Kyi. Sumber foto: theguardian.com
Presiden Myanmar, Htin Kyaw bersama Aung San Suu Kyi.  foto: theguardian.com

batampos.co.id – Untuk kali pertama sejak lebih dari lima dekade terakhir, Myanmar akhirnya dipimpin seorang presiden sipil.

Terpilihnya Htin Kyaw sebagai presiden melengkapi kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Kendati demikian, junta militer tetap membayangi pemerintahan sipil. Penunjukan Myint Swe sebagai wakil presiden oleh militer menjadi peringatan penting bagi Suu Kyi.

Sebab, salah seorang pendamping Htin Kyaw itu bukan sembarang jenderal. Pada 2007 dia memimpin Revolusi Saffron yang dipicu pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah.

Di bawah komando Myint, ribuan biksu dan aktivis ditangkap. Militer merepresi warga dan tokoh masyarakat yang berunjuk rasa.

Bukan hanya itu. Myint juga sampai sekarang masih tercatat dalam daftar hitam (blacklist) Amerika Serikat (AS). ”Ini tantangan serius bagi Suu Kyi dan NLD,” kata seorang pengamat politik Myanmar seperti dilansir Sydney Morning Herald Jumat lalu (18/3).

Dengan sengaja memasukkan perwakilannya yang ”cacat” dalam pemerintahan Htin, militer jelas punya maksud tertentu.  Paling tidak, Myint akan menjadi sandungan bagi pemerintahan sipil Myanmar dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Terutama AS dan Australia.

Dua negara yang berpotensi menjadi mitra dagang dan mitra pertahanan Myanmar itu jelas akan sulit menyikapi Myint. Sebab, secara diplomatik, dua negara tersebut tidak bisa mengakui jenderal 64 tahun tersebut sebagai mitra.

”Pemerintah kami telah menyampaikan keprihatinan terhadap pemerintahan baru Myanmar terkait individu yang dimaksud. Tapi, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memantau perkembangan yang terjadi,” papar Jubir Departemen Luar Negeri AS John Kirby tentang Myint.

Sebagai wakil presiden Htin, Myint akan bekerja sama dengan Henry Van Thio di posisi yang sama. Sebenarnya, para pejabat NLD pun kecewa saat militer mengajukan menteri besar Yangon itu sebagai wakil presiden. Sebab, selain memiliki citra yang tidak baik di luar negeri, reputasi Myint di dalam negeri buruk.

Dia dikenal sebagai pemimpin yang berpihak kepada kelompok yang punya uang. Sebagai pemimpin Yangon, dia banyak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pihak tertentu.

”Dia berada di posisi itu karena kesepakatan antara petinggi NLD dan sang mantan jenderal senior (Than Shwe, red),” ujar Aung Moe Zaw, chairman Partai Demokratik bagi Masyarakat Baru.

Pendapat itu diamini Yan Myo Thein, pengamat politik Myanmar. Kehadiran Myint dalam pemerintahan baru, menurut dia, menjadi indikasi masih kuatnya Than Shwe.

Tapi, Yan lantas menyatakan, seharusnya publik tidak perlu khawatir. Sebab, konstitusi Myanmar sudah sangat jelas mengatur posisi dan kewenangan presiden serta dua wakilnya.

”Di situ disebutkan, wakil presiden bertanggung jawab kepada presiden dan pemerintah berkuasa, dalam hal ini NLD. Bukan bertanggung jawab kepada partai atau basisnya. Kami berpegang pada itu saja,” ungkapnya. (Sydney Morning Herald/The Irrawaddy/hep/c10/dos)

Respon Anda?

komentar