20 Tahun Menjabat, Kepala Sekolah Pun Digoyang Gara-Gara BOS

1086
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Batam Pos
Ilustrasi. Foto: Batam Pos

batampos.co.id — Setelah 12 SMP negeri di Padang dilaporkan ke Ombdusman karena dituding tidak transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kini giliran SMA PGRI 1 Padang yang dilaporkan masyarakat atas tudingan serupa.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, salah seorang pelapor yang minta namanya dirahasiakan melaporkan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala SMA 1 PGRI Padang dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu diduga ada indikasi ketidaktransparanan kepala sekolah dalam pengelolan pendanaan pendidikan termasuk dana BOS yang berasal dari APBN.

“Ini patut diapresiasi. Masyarakat mulai berani menggunakan haknya untuk melaporkan dugaan mala-administrasi di sekolah di bawah naungan yayasan. Selama ini Ombudsman hanya banyak menangani berbagai aduan masyarakat yang terkait dugaan mala-administrasi di sekolah negeri,” ujarnya akhir pekan lalu seperti dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin.

Menindaklanjunti laporan tersebut, Adel Wahidi mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada ketua Yayasan PGRI Sumatera Barat, kemarin. Pemanggilan dijadwalkan Senin (21/03) ini.

Adel melanjutkan, pelapor juga mengeluhkan menajemen kepegawaian di sekolah tersebut. Menurut pelapor, pegawai tidak diikutkan yayasan dalam program BPJS, ketidakjelasan sistem pemberhentian ataupun pengangkatan pegawai, gaji tidak sesuai UMR. Kemudian, dugaan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap pegawai yayasan dan PNS yang ditugaskan di sekolah itu.

Selain itu, pelapor juga melaporkan posisi kepala sekolah yang juga PNS yang sudah dijabat selama lebih kurang 20 tahun, sementara berdasarkan Pemendiknas 28/2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah, masa tugas kepala sekolah hanya satu kali empat tahun, dan dapat diperpanjang satu kali lagi berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

“Ombudsman memang tidak hanya bertugas menerima laporan masyarakat yang terkait dengan organisasi pemerintah saja, organisasi swasta pun dapat diawasi atau dilaporkan masyarakat selama dana organisasi tersebut sebagian atau seluruhnya berasal dari Negara APBD/APBN,” ujar Adel.

Menurutnya, pelapor meminta identitasnya untuk dirahasiakan sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 UU/37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dimana dalam keadaan tertentu nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.

Selain ketua Yayasan PGRI Sumbar, pemanggilan juga dilakukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. “Kami juga ingin tahu bagaimana Dinas Pendidikan Kota Padang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah swasta di Kota Padang,” ucap Adel.

Saat dikonfirmasi, Kepala SMA PGRI 1 Padang Zainal Akil membantah tidak transparan dalam mengelola dana BOS. Dia menyayangkan sebelum melaporkan ke Ombudsman pelapor tidak mengonfirmasi terlebih dahulu tudingan tersebut kepada dia.

“Dana BOS disalurkan kepada 15 pos yang ada, seperti beli buku, beli barang habis dan lain-lain. Kemarin saya sudah pesan papan. Nantinya di papan itu ada rincian pemasukan dan pengeluaran dana BOS, tapi papannya belum datang,” ujarnya.

Zainal menambahkan, soal BPJS dia telah memperjuangkan hal ini ke tingkat yayasan. Sebab wewenang untuk mengikutsertakan pegawai sebagai peserta BPJS adalah Yayasan.

“Dari pihak sekolah sudah berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru,” ujarnya.

Soal jabatan kepala sekolah yang sudah 20 tahun didudukinya, Zainal menegaskan hal tersebut bukanlah kemauan pribadinya. Sebab posisinya sebagai kepala sekolah adalah karena ditunjuk yayasan.

“Saya mau saja berhenti, bukan persoalan, tapi jabatan ini kan SK dari yayasan. Saya ditunjuk oleh yayasan menjadi kepala sekolah, posisi saya kan orang yang diberi tugas, bukan yang mau bertahan,” ujarnya. (JPG)

Respon Anda?

komentar