Harapan Kepala Daerah dan Masa Depan BP Batam

764
Pesona Indonesia

Hingar bingar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Kepala daerah terpilih telah pun dilantik. Untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ada tujuh Pilkada yang digelar di antaranya Pilkada Gubernur Kepri, Pilkada Kota Batam, Pilkada Kabupaten Natuna, Pilkada Kabupaten Anambas, Pilkada Kabupaten Tanjungbalai Karimun, Pilkada Kabupaten Lingga, dan Pilkada Kabupaten Bintan.

Hasil tujuh Pilkada di Kepri menggambarkan kondisi politik di daerah ini yang sangat dinamis. Selain sejumlah nama incumbent yang kembali terpilih, ada juga muka baru yang sebelumnya kurang begitu “diperhitungkan”. Ini memperlihatkan pemilih di daerah ini yang semakin cerdas. Pemilih tidak hanya melihat nama besar dari calon kepala daerah atau faktor materi saja. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Harus diakui, memang sempat muncul kekhawatiran akan terjadi gesekan yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya pada Pilkada Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri. Jumlah pemilih pada Pilkada Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri yang lebih banyak dan variatif dibandingkan dengan lima Pilkada lainnya, berpotensi menimbulkan gesekan. Ini ditambah dengan panasnya persaingan dikarenakan hanya ada dua kubu yang head to head secara langsung. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri HM Sani-Nurdin Basirun membangun kekuatan dengan menggandeng pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam HM Rudi -Amsakar Achmad.

Sedangkan di kubu seberang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo -Ansar Ahmad membangun sekutu dengan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika-Sulistyana. Kesuksesan dalam membangun koalisi yang kuat terbukti menentukan hasil Pilkada Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam. Keberhasilan pasangan HM Sani-Nurdin Basirun meraih kemenangan di Pilkada Gubernur Kepri diikuti pasangan HM Rudi SE-Amsakar Achmad di Pilkada Wali Kota Batam. Namun hal yang paling kita syukuri, adalah pelaksanaan Pilkada di Kepri yang secara umum berlangsung dengan aman dan lancar hingga pelantikan kepala daerah.

Nah, bagi mereka yang menang meski agak terlambat, tahniah dan semoga menjadi pemimpin yang baik dan bertanggungjawab seperti yang diharapkan. Jangan terlena dengan kekuasaan dan lupa pada hakekat seorang pemimpin yang harus melayani rakyatnya. Kemenangan pada Pilkada baru awal dari sebuah perjalanan maha berat seorang pemimpin dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyatnya. Janji-janji manis saat kampanye jangan sampai menguap dan terlupakan seiring waktu. Kepala daerah terpilih bukan lagi milik partai pengusung dan tim suksesnya. Namun, milik masyarakat Kepri bersama.

Harapan yang begitu tinggi diberikan masyarakat kepada kepala daerah terpilih. Untuk itu kepala daerah dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat, harus bisa bersikap profesional dengan menempatkan pentingan masyarakat banyak di atas segalanya. Ini bisa ditunjukkan dalam menyusun program dan kabinet kerja. Jangan sampai ada unsur balas budi, sehingga mengabaikan kepatutan. Program kerja yang disusun harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Bukan malah untuk mengakomodir kepentingan para pendukung dan orang-orang dekat kepala daerah terpilih. Dan bagi mereka yang kalah pada Pilkada lalu, ini bukan akhir dari segalanya. Segera bangkit. Bisa jadi ini awal dari babak baru yang cemerlang di masa yang akan datang.

Berakhirnya Pilkada yang ditandai dengan pelantikan kepala daerah terpilih, tidak serta merta menyudahi keriuhan dan kegaduhan di Kepri khususnya Batam. Kali ini yang menjadi topik hangat dan perdebatan di daerah ini bahkan hingga ke pusat yaitu terkait nasib Badan Pengusahaan (BP) Batam yang akan bertransformasi menjadi Badan Pengelolaan (BP) Batam dan pergantian unsur pimpinan serta status Free Trade Zone Batam.
Seperti yang kita ketahui bersama perdebatan tentang masa depan BP Batam serta tumpang tindihnya kewenangannya dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah berlangsung cukup lama, Namun keluarnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi babak baru dari kegaduhan yang hingga saat ini masih berlangsung.

Sesuai Kepres Nomor 8 Tahun 2016, BP Batam langsung berada di bawah kendali pemerintah pusat. Ini ditandai posisi Ketua Dewan Kawasan (DK) yang sebelumnya diketuai Gubernur Kepri HM Sani, kini diambil alih Menko Perekonomian Darmin Nasution. Untuk anggota DK diisi oleh Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Perindustrian, Penglima TNI, Kapolri, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Batam, dan Wali Kota Batam.

Setelah dibentuk DK langsung menyusun rencana kerja. Prioritas utama DK adalah memperbaiki kinerja BP Batam dengan merombak ulang susunan top level management termasuk Kepala BP Batam. Hal ini mendapat perhatian khusus karena desakan pembubaran BP Batam akhir-akhir ini makin nyaring terdengar. Alasannya karena keberadaan BP Batam tidak lagi dirasakan atau memberi manfaat bagi daerah ini. Berbagai persoalan di Batam yang tidak bisa diselesikan hingga tuntas oleh BP Batam, membuat kinerja badan ini mendapat rapor merah.

Rencana pergantian pucuk pimpinan BP Batam menjadi isu panas di Kepri. Prediksi tentang siapa yang akan menjabat Kepala BP Batam serta deputi-deputinya menjadi perdebatan hangat. Sejumlah nama muncul. Selain dari pusat ada juga dari daerah. Namun dari informasi yang diperoleh penulis, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi telah mempunyai figur untuk posisi Kepala BP Batam. Figur tersebut bisa dipastikan seorang profesional yang berasal dari luar Kepri.

Nah, figur lainnya yang akan mengisi komposisi unsur pimpinan BP Batam menurut Ketua DK Darmin Nasution berlatar belakang militer dengan pangkat jenderal dan mengerti dengan dunia bisnis.  Sedangkan figur dari daerah yang disebut-sebut berpeluang besar masuk di top level management BP Batam yaitu DR Soerya Respationo SH, MH. Pria yang memiliki segudang pengalaman ini masuk dalam usulan yang disusun DK Batam yang sudah sampai ke tangan Presiden Joko Widodo. Soerya harus diakui memiliki kapasitas untuk masuk dalam unsur pimpinan BP Batam yang baru.

Pengalamannya dan latar belakang pendidikannya serta kedekatannya dengan daerah ini menjadi nilai lebih Soerya. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Batam, Ketua DPRD Kepri, dan Wakil Gubernur Kepri itu sangat memahami kondisi Batam dan Kepri. Ini akan sangat bermanfaat untuk BP Batam ke depannya. Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Ketua DK Darmin Nasution, mempunyai kriteria minimal untuk profesional yang bakal menjadi pimpinan BP Batam. “Pertama memiliki integritas. Kedua memiliki kemampuan manajerial yang baik. Paling tidak mengerti soal birokrasi karena di BP akan banyak berurusan dengan birokrasi,” ujar Darmin saat sosialisasi pengembangan Kawasan Pulau Batam.

Selanjutnya harus mempunyai latar belakang pebisnis atau minimal punya visi dan misi yang jelas dalam bisnis. Alasannya di BP Batam akan banyak berhadapan dengan investor dan lainnya, sehingga yang duduk di sana harus memahami bisnis agar bisa memberikan pelayanan yang optimal. Syarat keempat, memiliki hubungan yang luas dengan dunia luar atau internasional. “Masih banyak kriteria lainnya. Tapi intinya balik lagi ke yang profesional,” tekannya.

Namun, pemerintah pusat seharusnya tidak mengabaikan keberadaan unsur pimpinan sebelumnya begitu saja. Mungkin dari pimpinan-pimpinan BP Batam yang lama ada yang memiliki kinerja yang baik selama ini. Apalagi jika figur tersebut terbukti memiliki integritas dan kualitas, pemerintah pusat dan DK Batam harus mempertimbangkannya untuk kembali mengisi posisi pimpinan BP Batam yang baru.

Agar perombakan atau pergantian unsur pimpinan BP Batam bisa benar-benar efektif, DK Batam harus mengagendakan audit di internal BP Batam dengan melibatkan unsur independen. Langkah ini perlu dan harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja BP Batam yang dalam beberapa tahun terakhir banyak mendapat sorotan, terutama dari kalangan pengusaha. Selain menyusun ulang komposisi pimpinan BP Batam dan memperbaiki kinerja BP Batam, DK Batam seperti yang diberitakan sedang fokus menyusun langkah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Ini tentunya akan berimplikasi pada status Free Trade Zone (FTZ) Batam saat ini berjalan. Pemerintah pusat mentargetkan dalam enam bulan ke depan KEK telah aktif.

Menurut Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam yang juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution, KEK Batam akan memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi para investor yang menanamkan modalnya di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Dalam hal birokrasi perizinan apapun akan selesai dengan cepat dan cukup sampai di DK. Termasuk soal lahan karena Soal Hak Pengelolaan lahan (HPL) diambil alih DK Batam. Yang paling menarik adalah, investor maupun pengusaha yang menanamkan modalnya di zona KEK akan mendapatkan beragam insentif yang jauh lebih besar dari yang didapatkan saat ini dengan status FTZ.

Wujud insentifnya, bisa pembebasan pajak hingga puluhan tahun, dan masih banyak lagi.“Saya jamin kemudahan dan insentif yang kami berikan di zona KEK jauh lebih baik dari saat FTZ,” tegas Darmin saat Sosialisasi Pengembangan Pulau Batam di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam, beberapa waktu lalu. Soal HPL yang diambil alih oleh Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas Batam juga dibenarkan Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan. “Iya, jadi kewenangan HPL akan dilimpahkan penuh ke DK Batam,” ujar Ferry yang juga hadir pada acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Swiss Bellhotel Harbour Bay, Batam.

Kebijakan ini sudah pasti akan memangkas birokrasi. Jika selama ini pengusaha yang ingin mendapatkan lahan harus mengajukan permohonan ke BP Batam, lalu BP Batam ke BPN hingga memakan waktu yang lama. Nantinya, pengusaha bisa langsung megajukan ke DK Batam. DK nanti yang akan memutuskan karena Kementerian ATR/Kepala BPN sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan lahan di Batam kepada DK. Apalagi Kementerian ATR/BPN juga bagian dari anggota DK.

Tapi pemerintah jangan sampai lupa begitu saja dengan berbagai kasus lahan yang telah terjadi sebelumnya. Kalau perlu jika ada unsur pidananya, diselesaikan hingga ke meja pengadilan. Pemerintah pusat harus melakukan audit ahan untuk mengetahui peruntukan lahan di Batam. Mana lahan yang sudah dialokasikan, mana yang belum. Mana yang sudah dialokasikan tapi tak dibangun melainkan diperjualbelikan. Apalagi Menko Perekonomian telah menegaskan soal lahan yang tak juga dibangun dan telah berpindah tangan. Lahan tersebut akan disita oleh DK untuk dialokasikan ke investor yang memang punya komitmen berinvestasi.

Sementara itu, dari polling yang diadakan Batam Pos beberapa waktu lalu terkait kegaduhan dan keriuhan soal status pengelolaan Batam, masyarakat banyak yang menilai Batam memang penting bagi pemerintah pusat. Selain itu sebagian masyarakat melihat Batam hanya mainan pejabat. Terbukti kebijakan atas Batam seringkali ikut berganti seiring bergantinya rezim penguasa.

Pada akhirnya, poin penting yang harus diingat semua pihak, ini bukan hanya sekadar pengalihan kendali BP Batam dari daerah ke pusat tapi bagaimana memaksimalkan peran BP Batam sesuai dengan yang diharapkan setelah kendali berada di pusat. Agar ke depan tidak ada lagi permasalahan yang timbul, sebaiknya pemerintah pusat juga mempertimbangkan dengan baik dan bijaksana terkait peran dan posisi Pemko Batam sebagai daerah otonom, dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan tentang Batam, terutama soal kewenangan.

Kita sebagai masyarakat Batam dan Kepri pastinya sangat berharap perombakan atau pergantian di posisi manajemen BP Batam bukan karena orientasi bagi-bagi kekuasaan kepada pihak-pihak tertentu. Jangan sampai suksesi di jajaran pimpinan BP Batam bertujuan untuk bagi-bagi kue. Kalau sampai ini terjadi, tentu sangat kita sesalkan karena tidak akan membuat masa depan masyarakat Batam dan Kepri menjadi lebih baik.
Kita semua berharap pergantian unsur pimpinan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki kinerja BP Batam sebagai badan yang diberi tanggungjawab mengurus pembangunan perekonomian di daerah ini. Semoga! ***

Teuku-Jayadi-Noer

Respon Anda?

komentar