Komisi IV: Kepala BLUD dan Direktur RSUP Harusnya Satu Orang

784
Pesona Indonesia
Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengunjungi seorang pasien  RSUP disela-sela melakukan sidak di RSUP Tanjungpinang, Jumat (18/3). foto:humas pemprov
Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengunjungi seorang pasien RSUP disela-sela melakukan sidak di RSUP Tanjungpinang, Jumat (18/3). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Jajaran Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi Wakil Gubernur Nurdin Basirun yang punya perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri. Namun, ada catatan tersendiri mengenai manajemen RSUP yang sudah semestinya diperhatikan juga oleh Pemprov Kepri.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Yusrizal mengatakan, pucuk kepemimpinan di RSUP mesti juga membawahi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan begitu, kata Yusrizal, segala kebijakan penggunaan anggaran bisa selaras. “Begitu seharusnya. Karena menurut Perda, Kepala BLUD juga harus Direktur RSUP, dan harus PNS dengan golongan minimal Eselon 2B,” kata Yusrizal, kemarin.

Fakta di lapangan, RSUP Kepri berada dipimpin oleh dr Moechtar, yang notabene merupakan dokter spesialis paru-paru dan masih aktif melayani pasien. Sedangkan untuk wewenang BLUD selama ini sepenuhnya ditunjuk pengguna anggaran saja.

“Sementara anggaran BLUD itu hanya sebagian di RSUP. Sebagian besarnya anggaran dari daerah. Jadi kepala BLUD hanya bertanggung jawab dengan anggaran BLUD. Dia tak bertanggung jawab dengan penggunaan dana dari APBD ini. Makanya ditunjuk pengguna anggaran (PA) lain selain dia,” ujar Yusrizal.

Yang juga menjadi masalah sejak dulu, sambung Yusrizal, pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUP yang sampai hari ini kelanjutannya juga tidak ada. Saat itu, Plt Direktur RSUP dijabat Supartini. Namun, SK pengangkatannya juga tidak dicabutkan.

Adapun Sudiunega diangkat hanya sebagai Pengguna Anggaran (PA) saja sekaligus Wakil Direktur Keuangan. Menurut Yusrizal, seharusnya wewenang PA ini berada di direktur. Sehingga ia bisa membawahi segala persoalan keuangan yang ada di RSUP.

“Kalau menurut kami ini sudah tidak tepat. Maka kami minta Wagub juga fokus menangani masalah manajemen ini,” ungkapnya.

Kondisi dualisme kepemimpinan di RSUP Kepri ini ditengarai bisa menghambat penggunaan anggara yang sudah dialokasikan. Direktur yang ada saat ini dianggap tidak bisa membawahi seluruh pengguna anggaran yang ada di RSUP itu. Dari anggran BLUD hanya Rp 31 miliar. Sementara dari APBD ada dana sebesar Rp 90 miliar.

“Karena beliau bukan direktur maka ditunjuk orang lainnya sebagai PA. Kondisi ini kami lihat membuat RSUP menjadi tidak maksimal,” kata Yusrizal.

Yusrizal menilai, Pemprov Kepri memang tak melihat ini sebagai dualisme kepemimpinan. “Namun dr Moechtar ini tidak bisa menjangkau semuanya. Dasar pengangkatan beliau pun hanya berdasarkan Permendagri saja. Padahal Permendagri ini tidak termasuk dalam grafik perundang-undangan. Seharusnya pengangkatan ini juga melihat perda kita, yakni Perda SOTK dan BLUD,” pungkas Yusrizal. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar