Pansus PK Batam Pastikan Ada Rekomendasi Tambahan kepada DKN

832
Pesona Indonesia
Gedung BP Batam di Batamcenter. Foto: cecep mulyana/batampos.co.id Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Gedung BP Batam di Batamcenter. Foto: cecep mulyana/batampos.co.id
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Panitia Khusus Pengembangan Kawasan (Pansus PK) Batam bentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri memastikan bakal ada rekomendasi lanjutan kepada Dewan Kawasan Nasional (DKN). Ketua Pansus, Taba Iskandar, menyatakan empat rekomendasi yang sudah dipaparkan pada sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam beberapa waktu lalu itu hanya permulaan.

“Yang empat itu rekomendasi awal kami. Pansus belum selesai bekerja, akan kami sampaikan rekomendasi yang lainnya,” ungkap Taba, kemarin.

Pansus yang mendalami pembahasan pengembangan ekonomi di Batam ini, beberapa waktu lalu telah menyampaikan empat rekomendasi yang dianggap telah menyuarakan keinginan berbagai elemen di Kepri. Satu rekomendasinya mengenai kawasan perdagangan bebas (FTZ) yang disampaikan Taba, seharusnya tetap menjadi wewenang Dewan Kawasan daerah.

Selanjutnya rekomendasi awal yang dikeluarkan oleh pansus yang dibentuk pada Februari lalu itu mengharapkan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan kelembagaan di Batam. Yaitu tentang hubungan kerja antara pemerintah kota dan Badan Pengusahaan. “Karena yang diselesaikan DKN saat ini kan prespektif ekonomi. Harusnya menyelesaikan Batam ini secara komperensif. Jangan hanya dari satu sisi dan aspek saja,” tutur politisi dari partai beringin ini.

Kemudian, Pansus PK Batam ini juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh untuk BP Batam, termasuk aset lahan. “Sampai saat ini saya masih belum mendengar kabar audit ini. Kalau masih belum berjalan akan kami desak. Karena ini juga sudah menjadi putusan dewan kawasan,” sambung Taba.

Menurutnya, jika dalam sistem transfer kepemimpinan, pastinya harus dilangsungkan audit. Berhubung dalam proses tersebut, ada pembuatan berita acara dan juga serah terima. “Gimana serah terima kalau tidak ada audit,” katanya.

Sementara butir rekomendasi ketiga yakni, berkaitan dengan proses pelaksanaan FTZ atau pun KEK, yang menurut Taba, perlu mendirikan badan semisal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ini jadi esensial dalam rangka memudahkan proses pelayanan. “Yang menjawab semua persoalan yang selama ini, yaitu rumitnya birokrasi dan panjangnya permasalahan perizinan,” paparnya.

Sementara rekomendasi terakhir, yakni permintaan menjadikan Provinsi Kepri sebagai provinsi khusus ekonomi. “Karena sejarahnya satu kaitan letak geografis kita ini. sejarahnya cukup panjang dan kami sedang menyiapkan konsep itu. Pasal 18 UUD 1945 memberikan peluang untuk itu. Kita khusus di bidang ekonomi. Karena letak strategisnya Batam, sejarah perkembangan Batam dan Provinsi Kepri,” jelas Taba.

Dikarenakan rekomendasi pansus DPRD Kepri bersifat jangka panjang, Taba mengatakan DPRD Kepri meminta pemerintah pusat harus berbicara DPRD Kepri untuk memberikan penjadwalan. “Paling tidak kurun waktu lima tahun ini. Tahapan harus jelas,” tegas Taba.

Kesepakatan awal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus ada. Baru setelah itu, sambung Taba, akan disiapkan apa-apa saja yang diperlukan sesuai tahapannya. “Jadi jangan iya iya saja, tapi jadwalnya tidak disiapkan,” tegas Taba.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak memastikan empat butir rekomendasi yang telah disampaikan dan rekomendasi lanjutan yang bakal diberikan Pansus, akan menjadi bahan pertimbangan Dewan Kawasan Nasional dalam penyusunan program kerjanya.

“Memang tidak langsung diterima karena ini sifatnya rekomendasi, Tapi pasti dikaji ulang terlebih dulu,” tutur Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar