Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Masa Penjabat Bupati Lingga Perlu Dikaji Ulang

591
Pesona Indonesia
Demo Gema Lingga terkait disetujuinya kepindahan 20 ASN Lingga oleh Pj Bupati Lingga di halaman kantor DPRD Lingga, Kamis. foto:hasbi/batampos
Demo Gema Lingga terkait kebijakan Pj Bupati Lingga yang lama di halaman kantor DPRD Lingga, Kamis. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Ketua sementara DPRD Kabupaten Lingga, Kamarudin Ali mengatakan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada 23 perusahaan tambang yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Lingga Edi Irawan pada masa menjabat perlu dikaji ulang. Sebab penerbitan IUP kewenangan provinsi. Selain telah menyalahi aturan, dikatakannya sejumlah aspek penting perlu menjadi perhatian.

Dalam waktu dekat, secara resmi DPRD Kabupaten Lingga akan menyurati Bupati Lingga, Alias Wello agar segera menyurati pemprov agar persoalan tersebut dikembalikan lagi ke Lingga. Ia menyarankan agar Bupati Lingga menata ulang perizinan yang telah dikeluarkan secara semena-mena oleh Pj Bupati tersebut.

“Agar bupati dapat menata ulang dan dikaji lebih mendalam. Mana izin yang harus dilanjutkan mana yang tidak. Perlu juga dilihat aspek lingkungan hidupnya, sosial dan ekonomi bagi masyarakat kabupaten Lingga,” jelas Kamarudin.

Selain itu, lanjut Kamarudin, jika sosialnya tersentuh dengan baik, dan ekonominya memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, juga lingkungan hidup dan Amdal terjaga dengan baik, Dewan akan memberikan pertimbangan, kepada Bupati untuk melanjutkan izin tersebut.

“Namun jika saat ditata ulang dan dikaji lebih dalam akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tidak perlu direkomendasikan,” ungkap Wak Din sapaan akrab politikus senior asli warga Resun dari partai Golkar ini.

Ditempat lain, Wakil Bupati Lingga M Nizar didampingi staf khusus bidang hukum dan Pemerintahan Rudi Purwonegroho melihat persoalan 23 IUP yang telah dikeluarkan Pj Bupati mengatakan memang IUP menjadi ranah provinsi. Namun, Amdalnya adalah kewenangan Pemkab Lingga.

“IUP itu ranah provinsi. AMDAL kita punya wewenang sendiri. Kewenangan yang belum dihapus, kita minta dalam waktu dekat staf khusus dan SKPD terkait segera mengambil langkah 23 izin tambang,” papar Nizar singkat.

Sementara itu, Zuhardi atau yang lebih akrab disapa Juai dari Ormas Gema Lingga mengatakam terkait 23 IUP yang telah dikeluarkan Pj Bupati Lingga Ormas Gema akan melakukan orasi di kantor Gubernur Kepri. Jika tidak juga ditanggapi, Gema Lingga akan kembali melakukan demontrasi besar-besaran.

“Kita juga akan melakukan orasi di kantor Gubernur Kepri terkait 23 IUP. Jika tidak juga ditanggapi, kita akan melakukan aksi besar-besaran,” ancam Juai. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar