Takut Terjerat Hukum, 5 Instansi di Batam Minta Petunjuk Jaksa

800
Pesona Indonesia
Rancangan Pelabuhan Telaga Punggur yang saat ini dalam tahap pengerjaan di bawah kendali BP Batam. Foto: istimewa/bp batam
Rancangan Pelabuhan Telaga Punggur yang saat ini dalam tahap pengerjaan di bawah kendali BP Batam. Foto: istimewa/bp batam

batampos.co.id – Tak ingin terjerat kasus hukum dalam pengerjaan sejumlah proyek yang dibiayai APBN maupun APBD Batam 2016, lima instansi meminta petunjuk dari Kejaksaan (Kejari) Negeri Batam.

Kelima instansi itu adalah, Badan Pengusaha (BP) Batam, Politeknik Batam, Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Kota Batam (Distako).

Kasi Intel Kejari Batam, Andri mengatakan sejak terbentuknya Tim pengawal dan pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), pihaknya telah mendapat lima kiriman surat dari beberapa instansi berbeda bidang. Dimana TP4 berfungsi sebagai pencegahan dini terjadinya korupsi dalam penggunaan anggaran APBN serta APBD.

“Sudah ada lima instansi yang mengajukan surat,” kata Andri yang juga menjabat sebagai Ketua TP4 Kejari Batam kepada wartawan, Minggu (20/3/2016).

Kelima instansi itu segera melakukan pembangunan yang menggunakan APBN serta APBD tahun 2016. Mereka pun meminta pendampingan kepada kejaksaan untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam proyek tersebut.

“Intinya¬† mereka minta pendampingan dan kita hargai itu. Dan saat ini masih kita pelajari dan telaah,” jelas Andri.

Selain kelima instansi tersebut, Dinas Pendidikan juga tengah berkonsultasi dengan TP4 dalam hal pembangunan.

“Masih tahap informal, belum formal dan bersurat. Baru berkonsultasi,” beber Andri lagi.

Andri menegaskan jika TP4 bukan sebagai tempat berlindung jika suatu saat terjadi korupsi. Justru pihaknya, akan lebih awas terhadap proyek tersebut hingga terhindar dari yang namanya korupsi.

“Jika ada penyimpangan, maka akan kita lakukan penindakan. Jadi TP4 bukan sebagai tempat berlindung,” tegas Andri.

Sementara itu, Kajari Batam Moh Mikroj berharap dengan adanya TP4 penggunaan anggaran daerah dan negara bisa terkatrol dengan baik. Sehingga pembangunan bisa berlangsung dengan transparan tanpa adanya korupsi.

“Saya harap, tahun 2016 ini tak ada lagi anggaran yang tidak terkatrol,” harapnya mengakhiri. (she)

Respon Anda?

komentar