Anggota DPR RI Sarankan Aplikasi Transportasi Online Ditutup Saja

830
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Aplikasi layanan tranportasi online, Uber dan GrabCar membuat dunia transportasi tanah air terguncang. Demo besar pun terjadi.

Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menyarankan pemerintah untuk menutup aplikasi tersebut.

Dia menilai pemerintah tidak konsisten menegakan perundang-undangan dan peraturan.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, menurut surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Uber dan Grab terdaftar sebagai aplikasi online. Bukan sebagai perusahaan jasa bidang transportasi.

Sesuai ketentuan peraturan presiden (Perpres) nomor 14/2014 tentang bidang usaha jasa yang tertutup, taksi tersebut termasuk bidang usaha jasa tertutup‎.

Bagi perusahaan asing yang mau mengembangkan perusahaannya di Indonesia, maka dua aplikasi itu harus terdaftar.

“Sampai hari ini di BKPM taksi online Grab atau Uber itu tidak terdaftar sebagai perusahaan jasa penumpang,” tegas Nizar Zahro di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/3).

Menurutnya, dengan adanya demo yang sangat luar biasa ini, sebenarnya para sopir menginginkan keadilan dan persamaan hak. Sebab, mereka sudah punya izin berupa SIUP, tanda daftar perusahaan, dan NPWP.

S‎ementara taksi beraplikasi online yang masih tergolong ilegal itu tidak membayar pajak. Perusahaan itu tidak dikenakan sebagai wajib pajak karena tidak terdaftar. Tentunya armadanya tidak wajib mengikuti uji KIR.

“Di mana rasa keadilan itu. ‎Mestinya pemerintah menutup aplikasi itu,” ucapnya. ‎

Pemerintah, imbuhnya, harus konsisten menegakkan undang-undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagi perusahaan yang belum mempunyai 9 izin yang termaktub dalam undang-undang itu, wajib ditutup.

Sebagaimana diketahui, ribuan sopir jasa angkutan konvensional menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR hari ini, Selasa (22/3).

Mereka menuntut agar para dewan membantu menyampaikan aspirasi mereka agar menutup aplikasi dan menghapus keberadaan Grab Car dan Uber.

Pasalnya, mereka menilai bahwa jasa transportasi berbasis aplikasi online itu ilegal. (dna/JPG)

Respon Anda?

komentar