Anggota DPRD Karimun Tolak Asyura Pimpin Sidang

537
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun, Senin (21/3), sempat diwarnai interupsi. Melalui Ketua Komisi I HM Taufiq dengan lantang meminta sidang tidak dipimpin oleh HM Asyura.

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bersikeras memegang teguh hasil rekomendasi Badan Kehormatan (BK) pada 22 Februari 2016 lalu. Di mana, BK merekomendasikan agar HM Asyura diganti. Padahal, Asyura hanya ingin menegaskan,  dirinya hanya membuka sidang, dan selanjutnya pimpinan diserahkan ke wakil ketua. Selain itu, Asyura berpegang dengan belum adanya keputusan mengikat (SK Mendagri, red) terkait pelengserannya sebagai Ketua DPRD. Pun demikian, Partai Golkar tempatnya bernaung masih mempercayakan dirinya duduk sebagai ketua.

Pernyataan Asyura tersebut tetap tidak dapat diterima. Bahkan, HM Taufiq dengan lantang menegaskan, jika sidang tetap dipimpin HM Asyura, anggota akan melakukan walk out (WO). Untuk mendinginkan suasana agar tidak berlarut, akhirnya Wakil Ketua II Bakti Lubis SH mengambil alih pimpinan sidang. Meski menolak keberadaan Asyura sebagai ketua DPRD, namun dalam laporan Pansus LKPj Bupati 2011-2016 yang dibacakan Sulfanow Putra, masih mencantumkan nama kader Partai Golkar ini sebagai koordinator.

Suasana paripurna yang masih diwarnai ketegangan itu, akhirnya berjalan mulus. Seluruh anggota DPRD yang hadir, akhirnya menerima LKPj Bupati 2011-2016. Namun demikian, Pansus LKPj Bupati yang dibacakan Sulfanow Putra menitipkan 19 rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

“Pansus secara umum menilai bahwa laporan pencapaian target kinerja yang dilakukan antara tahun 2011-2016 (hingga akhir masa jabatan bupati), penyelenggaraan pemerintah sudah baik,” terang Sulfanow Putra.

Namun begitu, pansus melihat di lapangan, dan hasil konsultasi dengan para pakar bahwa ada fakta, data-data, dan informasi yang belum sesuai dengan kondisi, dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan pemerintahan.

Adapun 19 rekomendasi yang menjadi catatan Pansus LKPj di antaranya, me-review kembali visi dan misi kepala daerah, menampilkan potensi ekonomi, tingkatkan kemampuan analisis atas potensi yang ada. Kemudian, kebijakan umum pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan. Optimalkan pencapaian visi dan misi dengan memperhatikan penempatan pejabat SKPD.

Perlu dipetakan secara konkrit permasalahan mendasar yang dapat menghambat kelancaran urusan penyelenggaraan daerah, evaluasi aspek manajerial, SDM. (enl)

Respon Anda?

komentar