Efisiensi Anggaran, Perjalan Dinas Pegawai Pemko Batam Harus Lewat Wali Kota

734
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyatakan akan memperketat izin perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Begitu juga untuk pengajuan izin cuti pegawai. Selain dipilih secara selektif, izin yang akan dikeluarkan juga harus sepengetahuan kepala daerah.

“Baik cuti maupun perjalanan dinas, Wali Kota yang menentukan semua,” kata Rudi, kemarin (21/3).

Sebelumnya, izin perjalanan dinas keluar daerah cukup dikeluarkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kepala Dinas masing-masing institusi.

Namun, ketika pucuk pimpinan berganti, dipastikan izin keluar daerah maupun cuti harus sepengetahuan Wali Kota, Wakil Wali Kota maupun Sekretaris Daerah (Sekda).

Menurut Rudi, penerapan aturan izin perjalanan dinas keluar daerah lewat Wali Kota bertujuan untuk menyaring kegiatan dinas yang bermanfaat dan yang tidak. Sekaligus, untuk efisiensi anggaran pemerintah yang juga tengah defisit.

“Jadi (perjalanan dinas) harus diketahui kegunaan dan manfaatnya untuk daerah,” kata Wali Kota yang baru dilantik pekan lalu tersebut.

Kewajiban meminta izin perjalanan dinas keluar daerah pada Wali Kota itu berlaku untuk pejabat eselon II dan III.

Sementara untuk eselon IV, izin harus didapatkan melalui Wakil Wali Kota Batam. Sedangkan untuk tingkat staf, cukup dilakukan di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemko Batam.

“Aturan ini akan dibuatkan Perwako (Peraturan Wali Kota),” katanya.

Dengan begitu, Wali Kota berharap laporan perjalanan dinas itu makin jelas dan mudah dipertanggungjawabkan.

“Jadi kalau ada pemeriksaan kita enak menjelaskannya,” ujar dia. (rna)

Respon Anda?

komentar