Perda Mengatur Peredaran Minuman Beralkohol Bisa Mematikan Industri Wisata

693
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perizinan penjualan minuman berakohol dinilai ada beberapa poin yang bisa saja menghambat kemajuan sektor pariwisata. Untuk mengurangi ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Guntur Sakti, menilai, akan hal ini kepala daerah mesti turun tangan.

“Kalau memang perdanya bisa direvisi, ya silakan direvisi. Tapi kalau memang tidak direvisi, bisa dibuat turunannya berupa peraturan kepala daerah yang mencakup keluhan pengusaha di bidang pariwisata ini,” kata Guntur, akhir pekan lalu.

Semisal di Bintan, kata Guntur. Ada ketentuan yang menyatakan hanya hotel bintang tiga ke atas yang boleh menjual mikol. Namun, di pesisir Pantai Trikora yang kini mulai diminati wisatawan mancanegara tidak semua hotelnya berbintang. Ada juga hotel kecil, tapi pelancong menggemari tinggal di sana.

“Ketika turis berada di sana dan dia membutuhkan minuman berakohol dan itu dilarang, artinya kita tidak memberikan ruang kepada wisman untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Melarang mikol dijual itu saya setuju. Seperti jangan jual mikol bebas di pasar dan di warung, yang intinya di luar kawasan pariwisata,” ujar Guntur.

Guntur menilai, sudah semestinya untuk membangun pariwisata, peraturan daerah setempat bisa dibuat lebih lentur. Mekanisme perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kata Guntur, jangan tidak mempertimbangkan hal-hal sedemikian.

“Sama kaya kita ke luar negeri, notabenenya muslim pastinya sibuk mencari rumah makan halal. Sama halnya dengan wisman yang datang ke sini. Sibuk mereka mencari kebutuhan yang sudah menjadi kesehariannya,” terang Guntur.

Sebagiamana yang terjadi di Bintan, bahwasanya dari 24 hotel di Lagoi dan Trikora yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), lebih dari 70 persen tamunya adalah wisatawan mancanegara. “Artinya kebutuhan kami akan mikol ya setinggi itu,” kata Ketua PHRI Bintan, Trizno Temoezi.

Dalam peraturan Kementerian Perdagangan yang membatasi adanya penjualan mikol, diterangkan Badan Pengkajian dan Pengembangan dan Kebijakan Perdagangan, Kemendag, Sefiani Rayadiani, diperuntukkan menekan jumlah remaja Indonesia yang mengonsusmsi alkohol. Sehingga berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungan.

Namun berbicara mengenai penjualan mikol di kawasan perhotelan, Trizno menegaskan hal tersebut merupakan kondisi yang berbeda. “Yang diminum remaja tidak mungkin mikol yang mereka beli di hotel. Yang harganya minimal empat kali lipat dari yang dijual di luar hotel,” papar Trizno.

Sehingga jika ingin menjalankan fungsi pengawasan terkait mikol dan konsumen kalangan remaja. Semestinya pengawasan diperketat di wilayah penjualan luar hotel.

“Seperti yang kita tahu, anak-anak itu kan minumnya sejenis yang campuran berbahaya atau mikol yang tidak jelas produsennya. Berbeda dengan mikol yang ada di hotel,” ungkapnya. (far)

Respon Anda?

komentar