DPRD Kepri Minta Revisi Perda Dana Bergulir Dipercepat

1010
Pesona Indonesia
Syafran, salah seorang pelaku usaha UMKM, pembuat songkok atau peci di kios Gurindam. Foto: dok. batampos.co.id
Syafran, salah seorang pelaku usaha UMKM, pembuat songkok atau peci di kios Gurindam. Foto: dok. batampos.co.id

batampos.co.id -Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan revisi Peraturan Daerah (Perda) dana bergulir sudah sampai ke tahap akhir. Sedikitnya adalah 50 persen materi Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang dana bergulir yang dicabut untuk diperbaiki.

“Pasal-pasal yang diperbaiki, tentu untuk memberikan kemudahan bagi perkembangan Usaha Kecil Menangah (UKM) yang ada di Provinsi Kepri,” ujar Iskandarayah seperti dilansir koran Batam Pos, Selasa (22/3/2016) di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Atas perubahan yang akan dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepri yakni melalui Dinas Koperasi dan UKM, pihaknya sangat mengharapkan adanya persetujuan dari unsur DPRD Kepri diluar pansus dana bergulir.

Yang menjadi pertimbangan, kata Iskandar, adalah eksistensi UKM ditengah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Apalagi mengingat banyak lapangan kerja yang tercipta, ketika UKM yang ada mampu berkembang dengan baik.

“Keberadaan UKM tentu untuk mendorong tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah punya tanggungjawab untuk memberikan perhatian. Sementara kami akan senantiasa untuk melakukan monitoring,” jelas Iskandar.

Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri teraebut juga mengatakan, ada kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dana beegulir. Sejauh ini, dikelola langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM, dengan adanya revisi Perda yang sedang dilakukan saat ini, akan ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dana Bergulir. Secara struktur kelembagaanya berada dibawah kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri.

“Secara teknis untuk penerapan Perda Dana Bergulir ini nanti akan diatur dalam Peraturan Gubernur,” jelasnya.

Menurut Iskandar, langkah yang harus dilakukan apabila revisi Perda sudah disetujui seluruh komponen DPRD Kepri adalah membentuk UPTD dan secepatnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga bisa diterapkan pelaksanaanya pada tahun 2016 ini.

“Atau menganggarkan penyertaan modal awal lewat APBD Perubahan 2016 mendatang. Apalagi pelaksanaanya akan dikombinasikan dengan PT Jamkrida sebagai penjamin dana bergulir bagi UKM,” jelasnya lagi.

Seperti diketahui, dampak defisit anggaran yang sedang menerpa keuangan Pemprov Kepri, berimbas pada pengadaan dana bergulir. Apabila tahun anggaran 2016 ini ditiadakan, maka sudah dua tahun. DInas Koperasi dan UKM Kepri, ditengah keterbatasan kemampuan tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan UKM di Provinsi Kepri. (jpg/bp)

Respon Anda?

komentar