Dua Koruptor Kantor Camat Bukit Bestari Didakwa Pasal Berlapis

747
Pesona Indonesia
Ilustrasi korupsi. Foto: istimewa
Ilustrasi korupsi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Dua terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari, Ahmad Syafii selaku Direktur CV Pilar Dua Inti Perkasa dan Zulfenedi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang, didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rebuli Sanjaya, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (22/3/2016).

Dalam dakwannya, JPU menyatakan kedua terdakwa telah melanggar kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor yang dibuat dengan mengalihkan seluruh pekerjaan pada orang lain yakni Asrul (DPO) yang bukan merupakan karyawannya. Sementara terdakwa hanya menerima Fee dari uang muka proyek senilai Rp 25 juta dari Rp 406 juta dari termin yang dicairkan.

”Pada 25 Juli 2014 terdakwa Ahmad Syafii telah menerima uang muka sebesar Rp 406 juta atas pencairan yang dilakukan terdakwa Zulfenedi selaku PPK. Sedangkan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor Camat Bukit Bestari diputuskan kontraknya akibat lahannya bermasalah. Terdakwa tidak berhak atas uang muka yang sebelumnya telah di cairkan,” kata JPU.

Dilanjutkan JPU, atas pencairan dana yang tidak dikembalikan. Kedua terdakwa telah melanggar surat perjanjian kontrak sebagaimana dalam Kepres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintrah, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 406 juta.

”Atas perbuatanya, Terdakwa didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 KUHP, Jo Pasal 18 UU Tindak Pemberantasan Korupsi dalam Dakwaan Primer,sebut JPU.

Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Syafii, JPU juga mendakwa dengan dakwaan subsider melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Kuhp.

Atas Dakwaan Tersebut, Terdakwa Ahmad Safii dan Terdakwa Zulfeniedi serta Kuasa Hukumnya Urip Santoso dan Firdaus menyatakan tidak Keberatan dan tidak akan melakukan eksepsi.

Atas tidak adanya Keberatan dan Eksepsi dari Terdakwa dan Kuasa Hukumnya, Ketua Majelis Hakim Windi Ratnasari yang didampingi dua hakim anggota akan kembali sidang lanjutan pada satu pekan mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Pembangunan kantor camat ini menggunakan dana dari APBD 2014. Pagu anggarannya 1,52 miliar. Terindikasi dikorupsi sebesar Rp 406. (ias/bp)

Respon Anda?

komentar