Ratusan PNS Eksodus, Lingga Krisis Pegawai

1562
Pesona Indonesia
Proses Pemberkasan Pengusulan NIP CPNS formasi 2014 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Foto: serantaulingga.wordpress.com
Proses Pemberkasan Pengusulan NIP CPNS formasi 2014 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Foto: serantaulingga.wordpress.com

batampos.co.id – Kepindahan 20 pegawai negri sipil (PNS) di jajaran pemerintahan kabupaten Lingga terus menjadi perbincangan. Terlebih, mereka pindah di era Pj Bupati Lingga Edi Irawan. Padahal, Lingga kekurangan PNS.

Informasi yang dihimpun koran Batam Pos (grup batampos.co.id), sejak 12 tahun terakhir ratusan PNS Linggfa pindah dan keluar daerah.

Sebelum pendaftaran dan penerimaan PNS secara online bersekala nasional berlaku, menjadi PNS di Lingga memang cukup mudah. Lewat kebijakan pemkab, PNS dari dalam dan luar daerah berbondong-bondong masuk ke Lingga.

Sayangnya bukan bermaksud mengabdi dan membangun, namun Pemkab Lingga hanya dijadikan pintu masuk menjadi PNS. Setelah itu pindah kembali ke tempat yang mereka inginkan.

Lemahnya pengawasan daerah termasuk peran DPRD Lingga menjadi alasan jelas hal ini terus terjadi.

Belum lagi soal dugaan grativikasi menjadi pegawai dipasang tarif yang tinggi. Termasuk setoran Rp 30 juta untuk satu kepala PNS yang mau direkomendasikan pindah.

Namun ketika dikonfirmasi kepada Syamsudi, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lingga itu membantah tudingan tersebut.

“Saya tidak pernah menerima atau meminta uang itu. Kalau diluar BKD saya tidak tau,” ungkap Syamsudi.

Secara tegas, ia katakan pihaknya  tidak pernah memasang tarif tersebut. Namun di luar itu, entah ada para calo di belakang pindahnya PNS, Syamsudi tekankan tidak jadi urusannya.

Sementara terkait 20 PNS yang pindah, hal itu dibenarkan Syamsudi. Pihaknya mendapat rekomendasi langsung dari masing-masing kepala dinas terkait.

“Rata-rata 5 tahun dan dibawah masa kerjanya di Lingga. Kebijakannya, pimpinanlah. Saya hanya mengikuti atasan. Dari pihak kami (red BKD) telah juga melakukan telaah, tidak ada satupun yang bisa pindah dan kami sampaikan langsung ke pimpinan agar tidak terjadi persoalan dibelakang hari,” jelas Syamsudi.

Pertimbangan yang disampaikan Syamsudi, mengingat kabupaten Lingga masih sangat membutuhkan PNS. Kabupaten Lingga katanya masih kekurangan 700 orang PNS dan masih banyak kekosongan jabatan.

“Kita masih kurang 700 PNS. Sebenarnya, tidak ada yang bisa pindah,” sambungnya lagi.

Namun karena masih ada pimpinan diatasnya, Syamsudi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Hak dan kewenangan adalah milik pimpinan. (mhb)

Respon Anda?

komentar