Buntut Demo Sopir Taksi, Grabcar dan Uber Dilarang Ekspansi

2626
Pesona Indonesia
Grab Taxi. Foto: istimewa
Grab Taxi. Foto: istimewa

batampos.co.id– Pertemuan antara Organisasi Angkutan Darat (Organda), Uber, Grabcar, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang dimediasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mencapai konsensus akhir. Sejumlah rapat lanjutan terus digelar untuk bisa memenuhi azas keadilan bagi pengusaha taksi resmi dan berbasis online.

Pada rapat pertama, di Kantor Kemenhub, Rabu (23/3/2016) pagi, seluruh pihak baru sebatas menyetujui untuk saling menahan diri dan tidak memicu konflik.

”Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas demo anarkis yang terjadi. Kami minta semua bisa menahan diri,” tutur Ketua Organda Andrianto Djokosoetono dalam temu media di Kantor Kemenhub.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Sugihardjo pun kembali menawarkan dua opsi untuk uber dan grabcar. Opsi tersebut soal pilihan mereka, apakah ingin menjadi perusahaan aplikasi atau angkutan umum.

”Bila ingin jadi angkutan umum, tentu harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku,” ungkap Sugihardjo.

Usai memberikan keterangan singkat, mereka langsung kembali meneruskan rapat. Tapi, kali ini, lokasi rapat berpindah ke Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Dalam rapat yang digelar selama kurang lebih dua jam itu, titik terang mulai tampak. Meski, belum ada keputusan secara detil, namun, semua pihak setuju memberikan waktu bagi uber dan grabcar untuk memenuhi seluruh kewajiban mereka. Baik soal perijinan maupun kewajiban kir kendaraan yang digunakan.

”Tapi belum diputuskan sampai kapan masa transisi ini. Masih akan dirapatkan kembali hari ini di dinas Perhubungan DKI,” tutur Sugihardjo.

Uber. Foto: istimewa
Uber. Foto: istimewa

Dalam masa transisi tersebut, kedua penyedia layanan berbasis online masih diperbolehkan untuk beroperasi. Namun, mereka dilarang keras untuk melakukan ekspansi. Mereka diharamkan untuk menambah jumlah armada hingga seluruhnya jelas.

”Dalam masa ini, statusnya quo. Boleh beroperasi tapi dilarang ekspansi,” tegas pria yang akrab disapa Djo itu.

Lalu, bagaimana jika kewajiban tidak terpenuhi dalam masa transisi yang ditentukan? Djo menegaskan, akan menjatuhkan sanksi tegas. Bentuk sanksi ini akan ditentukan dalam rapat yang rencananya digelar kembali Kamisi (24/3/2016).

Kedua perusahaan ini sejatinya telah memutuskan untuk tetap menjadi perusahaan aplikasi. Namun, mereka telah menjalin mitra dengan Koperasi Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (KPPRI). Dengan demikian, mereka akan beroperasi sebagai angkutan sewa.

Menanggapi keputusan ini, Ketua Orgada Andrianto mengaku cukup puas dengan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil tersebut akan segera dikomunikasikan dengan pemilik angkutan umum resmi yang tergabung dalam naungannya.

”Ya kami tetap minta agar semuanya adil. Tapi tentunya, kami tidak ingin ini terus berpolemik,” paparnya.

Sementara, pihak Grab Indonesia sendiri mengaku akan mendorong mitra mereka untuk bisa segera memperoleh izin angkutan umum. Sehingga, mereka bisa beroperasi sesuai ketentuan.

”Sejak awal kami menekankan bahwa kami ini perusahaan aplikasi yang bermitra dengan pemilik kendaraan. Oleh karenanya, kami akan mendorong mereka untuk bisa segera memenuhi kewajibannya,” papar Legal Manager Grab Indonesia Teddy Antono. (mia/jpgrup)

Respon Anda?

komentar