Kapal Asing Tidak Boleh Beli Langsung, Nelayan Kerapu Minta Solusi Pemasaran

1037
Pesona Indonesia
Kepala Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Natuna Dedy Damhudi. foto:aulia rahman/batampos
Kepala Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Natuna Dedy Damhudi. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Sejak dikeluarkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan kapal asing mengangkut ikan-ikan budidaya langsung dari tempat budidaya, kini nelayan budidata kerapu di Natuna mengharapkan solusi dari pemerintah.

Pasalnya pemberlakukan aturan yang dikeluarkan membingungkan nelayan budidaya ikan kerapu, sebab mereka tidak tahu akan memasarkan ke mana ikan yang usianya sudah siap dipanen. Sementara larangan sudah diberlakukan tanpa adanya persiapan.

Anggota DPRD Natuna Raja Marzuki mengatakan, keluh kesah nelayan budidaya sudah dilontarkan kepada DPRD. Ikan budidaya mereka tidak bisa dipasarkan tanpa adanya solusi.

“Memang nelayan budidaya pada mengeluh, ikan sudah siap dipanen tidak bisa dipasarkan,” sebut Marzuni, Rabu (23/3).

Ikan budidaya jenis kerapu di Natuna sebelumnya dipasarkan ke Hongkong. Tentu kapal angkut Hongkong dapat langsung merapat di pulau Sedanau Natuna. Namun saat ini kapal tersebut sudah dilarang. Akhirnya nelayan kebingungan, sementara tidak terdapat kapal angkut lain yang bisa dimanfaatkan.

Kepala Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Natuna Dedy Damhudi mengakui, surat edaran dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang larangan kapal angkut asing didalam negeri semestinya diberikan solusi sebelum diberlakukan.

“Kondisi di Natuna, berbeda dengan daerah lain, jauh berbeda dari Pangandaran. Di Natuna dengan segala keterbatasan dan kekurangan pemerintah harusnya segera memberikan solusi kepada nelayan,” kata Dedy.

Dikatakan Dedy, sebelumnya PT Perindo sudah mulai menjajaki produksi ikan di Natuna, namun hingga saat ini belum direalisasikan. Belum dijelaskan alasannya kenapa belum menindaklanjuti rencana operasinya di Natuna.

Menurut Dedy, Natuna memang disiapkan sebagai sentra industri perikanan. Namun program tersebut masih dalam proses berjalan. Tahun 2016 ini pemerintah baru mengalokasikan anggaran untuk penyiapan sarana penunjang. Bahkan anggaran DAK dinas kelautan dan perikanan keseluruhannya ditujukan pada penyelesaian pelabuhan perikanan terpadu di Selat Lampa.

“Bisa ditargetkan tahun 2017 mendatang, pelabuhan perikanan terpadu bisa dioperasikan dibawah pengelolaan pemerintah provinsi,” kata Dedy.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar