Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan di Lingga Pincu Gejolak, Ini Kata Bupati

1412
Pesona Indonesia
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. Foto: hasbih/batampos
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. Foto: hasbih/batampos

batampos.co.id – Penerbitan dan perpanjangan 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh mantan Bupati Lingga daria dan mantan Pejabat Bupati di Kabupaten Lingga memicu gejolak. Izin tersebut dinilai abal-abal karena yang berwenang mengeluarkan izin adalah gubernur Kepri, bukan bupati.

IUP dan oprasional produksi (OP) yang diterbitkan oleh mantan bupati dan pj Bupati Lingga ada 10 perusahaan. Yakni PT Mulia Sukses Makmur (Bijih Besi), PT Sumatra Mining Investama (Bijih Bauksit), PT Dabo Pasir Permata (Bijih Besi), PT Sarana Usaha Gemilang (Bijih Bauksit), PT Gelobal Samudra Atlantik (Bijih Bauksit), PT Sungai Raya Singkep (Bijih Timah), PT Telaga Bintan Jaya (Bijih Besi),  PT Princes Flora Indonesia (Bijih Bauksit) untuk dua izin dan terakhir PT Batamas Indah Permai (Bijih Timah).

Sedangkan yang mengurus perpanjangan izin peningkatan IUP dan OP ada 10 perusahaan yang akan beraktifitas 9 sampai 10 tahun ke depan. Di antaranya PT Tri Dinasti Pratama (Bijih Besi) , PT Hermina Jaya (bijih Bauksit), dan PT Penarik Bintan (Bijih Besi).

Selanjutnya delapan perusahaan mendapat perpanjangan IUP Eksplorasi yakni PT Batamas Indah Permai (batu geranit), PT Bumi Mineral Perindo (Biji Timah), PT Teluk Kijing Energi (Biji Timah), PT Mitra Alam Resources du izin(Bijih timah) , PT Astlin Megah Dewantara (Bijih Bauksit), PT Teluk Kijing Energi (Bijih Timah) dan terakhir PT Supreme Alam Resaouces (Bijih Timah).

Sementara itu, satu perusahaan yakni PT Singkep Timas Utama (Bijih timah) malah mendapat pencabutan Izin IUP OP.

Diduga persetujuan IUP yang di terbitkan Pemkab Lingga tahun 2015 ini semuanya melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang minerba.

Terkait kisruh tersebut, Alias Wello (Awe) minta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lingga Dewi Kartika menyelesaikannya.

“Ini menyangkut nama baik kabupaten. Saya siap mendampingi. Semua masalah kabupaten, adalah masalah kita bersama. Tolong bu Dewi bagaimana caranya selesaikan persoalan ini,” papar Awe.

Dimasa kepemimpinannya, Awe selalu tekankan kepada jajaran pemerintah dan pemangku jabatan untuk bekerja profesional. Soal penerbitan maupun rekomendasi perpanjangan IUP yang menjadi wewenang Provinsi sambung Awe, pemangku jabatan jangan berani-berani mengambil risiko berlebihan. Jika memang tidak perlu dan mendapat tekanan, tidak perlu dilakukan.

“Persoalan ini kita luruskan sama-sama. Baik dari kita yang mengeluarkan izin maupun pihak pengusaha yang mendapat izinnya. Ke depan, kita harus bersama-sama untuk berjalan lebih baik,” timpal Awe.

Melihat persoalan yang timbul pasca penambangan sejumlah titik di Lingga sejak 12 tahun terbentuk, reklamasi yang mandek, DKTM yang tidak berjalan maksimal, lahan-lahan masyarakat yang dikuasi pengusaha, serta dampak lingkungan bertahun-tahun, Awe tegaskan ia lebih setuju dan fokus dengan program ekonomi kerakyatan. Melibatkan warga langsung sebagai mitra. Menggerakkan ekonomi dari desa pinggiran sesuai dengan potensi masing-masing. Apakah itu nantinya di perikanan dan kelautan, pertanian maupun pariwisata.

“Misi kita membangun Lingga sesuai konsep Go Green dan ramah lingkungan. Lebih baik kita gerakkan ekonomi kerakyatan daripada tambang. Sebab, lebih cepat tersentuh membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ¬†sambung Awe yang sebenarnya juga salah seorang pengusaha tambang namun mengaku tidak pernah membuka tambang di Lingga. (mhb/bp)

 

Respon Anda?

komentar