Presiden Putuskan Blok Masela Dibangun Secara Onshore

552
Pesona Indonesia
Ilustrasi tambang lepas pantai. Foto: istimewa
Ilustrasi tambang lepas pantai. Foto: istimewa

batampos.co.id – Dampak ekonomi dan pengembangan kawasan menjadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan plan of development (POD) Blok Masela dibangun di darat atau onshore.

Keputusan itu disampaikan Presiden, Rabu (23/3/2016) di ruang tunggu Bandara Supadio Pontianak, di sela kunjungannya ke Kalimantan Barat. Diharapkan, masyarakat sekitar Blok Masela bisa mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan panjang. Dia sudah mendapatkan banyak masukan dan gambaran dari berbagai pihak mengenai proyek tersebut.

’’Ini sebuah proyek jangka panjang, tidak setahun dua tahun, tidak hanya 10 -15 tahun. Proyek yang sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah,’’ ujar Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos (grup batampos.co.id).

Jokowi menginginkan blok masela membawa dampak langsung secara ekonomi, baik bagi daerah maupun nasional secara umum. Setidaknya, masyarakat di kawasan Maluku Barat Daya bisa tumbuh ekonominya dengan keberadaan proyek Masela. Di sampinng itu, Blok Masela harus bisa mendorong pembangunan di wilayah regional, khususnya kawasan Indonesia Timur.

’’Oleh sebab itu, dari kalkulasi, perhitungan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada kedua calon investor, yakni Inpex Corporation dan Shell untuk mengkaji ulang seluruh usulan. Sebab, akan ada penataan ulang paska keputusan presiden. Lagipula, keputusan soal investasi nantinya baru akan dilakukan pada 2018

’’Kemungkinan, karena memang harus diulang kajiannya, akan ada penundaan sedikit,’’ lanjutnya.

Meski tidak menjelaskan penundaan yang dimaksud, sangat mungkin penundaan itu berkaitan dengan pengajuan investasi. Sebab, seluruh kajian harus diulang mengingat para investor sebelumnya menyiapkan skema off shore.

Nantinya, lanjut Sudirman, SKK Migas akan membicarakan lebih detail agar penundaanya tidak sampai terlalu panjang. Poin utamanya adalah proyek tersebut harus memberi manfaat kepada masyarakat dalam pembangunan di tingkat regional maupun terhadap ekonomi nasional.

Pemerintah akan tetap bekerja sama dengan Inpex dan Shell yang sudah terlibat sejak 16 tahun silam. Karena itu, keduanya akan diberi kesempatan untuk mengkaji ulang.

’’Mereka sudah keluarkan biaya untuk eksplorasi,’’ tuturnya.

Dikonfirmasi, Inpex Corporation selaku investor belum bisa memberikan sikap terang atas keputusan presiden itu. Kemarin, Manager Communication and Relation Inpex Usman Slamet mengatakan masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM.

’’Kami hormati konferensi pers beliau. Tapi, kami masih menunggu keputusan resmi kepada kami,’’ ujarnya pada koran ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, konferensi pers bukanlah proses resmi dari penentuan pengembangan Lapangan Abadi. Maksud Usman, pihaknya menunggu protokol resmi untuk memberi tahu bahwa pola onshore telah di pilih.

’’Kami juga baru tahu dari wartawan. Secara resmi pasti akan disampaikan kepada Inpex dan Shell,’’ jelasnya.

Usman mengatakan, tahapan setelah ini adalah pengembalian usulan POD-1 yang telah disampaikan sebelumnya. Namun, dia belum bisa menjelaskan dengan detil apakah pihaknya bersama Shell langsung melakukan revisi atau tidak.

’’Untuk proses selanjutnya, kita tunggu saja sampai menerima keputusan resmi pemerintah,’’ ungkap penggemar mobil tua Volkswagen itu.

General Manager External Relations Shell Indonesia Haviez Gautama juga menyampaikan sikap yang sama. Dia belum bisa berkomentar karena masih menunggu keputusan resmi revisi POD yang diajukan bersama Inpex. Shell tidak mempermasalahkan siapa yang akan menyampaikan laporan resmi. Yang penting, dari badan berwenang.

’’Kalau nggak salah, Pak Sudirman (Sudirman Said, Red) sudah mengatakan akan menyampaikan keputusannya kepada joint venture secara resmi. Setelah diterima, baru kami memberikan tanggapan,’’ ungkapnya. Pernyataan itu sekaligus menjawab soal pertanyaan komitmen investasi setelah ini. Semuanya akan jelas ketika surat resmi datang ke meja Shell.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja Puja menambahkan, langkah selanjutnya setelah presiden menentukan POD adalah proses revisi. Investor harus mengubah rencana pengembangan melalui darat.

’’Usulan hasil revisi akan dievaluasi secara detail di Kementrian ESDM. Selanjutnya, disetujui Menteri ESDM,’’ tuturnya.

Soal mundur atau tidaknya proyek tersebut, Wirat tidak menjelaskan dengan detil. Menurutnya, soal timeline proyek akan dibahas secara rinci lagi. Dia yakin, sinergi dengan pemerintah daerah bisa membantu menjaga target onstream sesuai jadwal. Yakni, pada 2024.

’’Semoga tidak delay. Kita juga segara membahas kesiapan KKKS bersama SKK Migas. Nanti hasilnya akan disampaikan,’’ terangnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi sudah siap untuk menerangkan pilihan presiden kepada Inpex Corporation dan Shell Indonesia. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa kedua investor asing itu segera melakukan revisi POD.

’’Kami akan meminta Inpex melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun revisi POD baru berdasar skema darat,’’ terangnya.

Sebelumnya, Amien sempat mengatakan kalau skema onshore bisa membuat timeline Blok Masela berantakan. Termasuk, final investment decision (FID) dari 2018 menjadi 2020. Dampak selanjutnya, onstream atau masa produksi Lapangan Abadi juga mundur menjadi 2026 dari rencana awal 2024.

Sementara, Rizal Ramli selaku pihak yang paling getol menyampaikan usulan skema darat terlihat puas dengan keputusan presiden. Dia lantas menyanjung Presiden Jokowi karena telah menjalankan amanah konstitusi yang sebenar-benarnya.

’’Keputusan itu membuat sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,’’ katanya melalui pesan singkat.

Melalui keputusan itu, kegaduhan yang muncul antara kubu pro onshore dan offshore harusnya benar-benar berakhir. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman, SKK Migas, dan calon investor adalah pendukung mekanisme sistem floating LNG. Sedangkan Rizal Ramli, kukuh mengatakan pola onshore lebih memberikan keuntungan.

Gara-gara saling lempat pernyataan lewat media, Presiden Jokowi sempat geram kepada mereka. Presiden lantas mengultimatum agar para menteri tidak membuat gaduh soal itu dan fokus bekerja. Sejak beberapa bulan lalu, hiruk pikuk penentuan POD masuk ke meja Jokowi dan presiden mengumpulkan banyak masukan.

Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara saat dihubungi mengatakan, meski keputusan itu terlambat tetapi presiden sudah memilih yang terbaik. Dia menyebut dari sosial ekonomi maupun multiplier effect terhadap pengembangan daerah memang lebih terasa onshore.

’’Offshore bukan sekadar kurang bagus, tapi ada dugaan moral hazard. Dalam artian, biaya onshore digelembungkan, dan offshore dikempiskan,’’ jelasnya. Padahal, presiden tinggal merujuk pada proyek-proyek serupa yang ada di dunia. Selama ini, dia menyebut cara onshore memang lebih baik.

Soal kabar proses yang tertunda karena menjadi onshore, Marwan menyebut tidak perlu dipikirkan. Sebab, bagaimanapun Blok Masela tidak bisa dimulai dengan segera. Alasannya, kontrak Blok Masela oleh investor akan habis pada 2028. PP 35/2004 tentang kegiatan usaha hulu migas sudah mengatur kalau pengajuan perpanjangan paling cepat 10 tahun sebelum kontrak habis.

’’Kalau mau mengajukan sekarang nggak bisa. Jadi, nggak ada urusan tertunda atau tidak,’’ katanya. Itulah kenapa, dia menyebut apapun yang terjadi proyek itu akan berjalan dengan maksimal pada 2018. Ketika pengajuan perpanjangan izin dilakukan investor dua tahun lagi. (byu/dim/jpgrup)

Respon Anda?

komentar