Usung Semangat HAM, Harus Ada Lembaga Pengawas Densus 88

642
Pesona Indonesia
Anggota Densus 88. Foto: istimewah
Anggota Densus 88. Foto: istimewah

batampos.co.id – Dorongan agar revisi UU Terorisme memperbesar semangat HAM terus terdengar. Salah satu di antaranya, mengakomodasi poin-poin mengenai pengawasan dan rehabilitasi.

’’Kalau salah, dihukum berat. Kalau tidak (terduga teroris, Red), harus direhabilitasi,’’ kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di Gedung Djoeang, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2016). Dia mendesak dibentuknya lembaga khusus yang mengawasi sepak terjang Detasemen Khusus (Densus) 88.

’’Apa yang dilakukan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional, Red) sebagai pengawas belum efektif,’’ tambahnya.

Apalagi, Densus semakin menunjukkan sikap mirip ’’algojo’’ yang langsung mengeksekusi setiap terduga teroris. Padahal, bisa jadi tidak benar-benar terbukti bersalah. ’’Seharusnya Densus itu melumpuhkan,’’ ujar Neta.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui, dalam draf revisi UU Pemberantasan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 yang diajukan pemerintah memang tidak ada pasal-pasal rehabilitasi dan peningkatan pengawasan. Mereka sudah mempersoalkan itu.

’’Kami sudah sampaikan, kok hanya represif dan kewenangan saja, tidak diimbangi dengan sisi HAM? Kalau salah tindak atau bahkan tembak mati, apa konsekuensinya?’’ kata politikus PPP itu.

Pembahasan revisi RUU terorisme itu nanti dilakukan panitia khusus (pansus). Anggotanya terdiri atas Komisi I dan III DPR. ’’Selesai reses DPR (5 April, Red) mudah–mudahan segera dibahas,’’ ujar Arsul. (far/c4/pri/jpgrup)

Respon Anda?

komentar