Demi Azaz Keadilan, Kepri Harus Berani Melawan

907
Pesona Indonesia
Kabid Perhubungan Laut Dishub Kepri Aziz Kasim Djou, menerima piagam penghargaan dari BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan UMRAH. foto:ist
Kabid Perhubungan Laut Dishub Kepri Aziz Kasim Djou, menerima piagam penghargaan dari BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan UMRAH. foto:ist

batampos.co.id – Provinsi Kepri dianugerahi berbagai kekayaan alam. Baik dari sumber minyak dan gas bumi, maupun dari kelautan dan perikanan. Akan tetapi potensi yang ada membuat Kepri “mati” hanya karena sebuah regulasi dari pemerintah pusat yang tidak mendukung kesejahteraan daerah.

Lewat kegiatan seminar yang ditaja oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan Univerisitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Kamis (24/3), dikupas tuntas terkait kelemahan dan penyebab “miskinnya” Kepri. Meskipun sudah dilimpahkannya dengan kekayaan sumber daya alam.

“Apa yang menyebab “matinya” maritim Provinsi Kepri adalah regulasi pemerintah pusat yang tidak mendukung kepwntingan pembangunan daerah,” papar Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Aziz Kasim Djou, yang menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Menurut Aziz, dari sejak zaman sejarah, kerajaan melayu yang berada di Provinsi Kepri ini berkembang karena kemampuan dalam menguasai bahari. Begitu juga saat ini, eksistensi Provinsi Kepri juga tidak lepas dari potensi kemaritiman yang dimiliki. Hanya saja, potensi tersebut sampai saat ini, masih menjadi “rezeki mata” masyarakat Provinsi Kepri.

“Tidak ada speserpun dari potensi kemaritiman Kepri seperti labuh jangkar dan sebagainya yang regulasinya dari Kementerian peehubungan memberikan manfaat kepada Provinsi Kepri,” cetus Aziz.

Masih kata Aziz, saat ini Pemerintah Pusat sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi, UU tersebut juga tidak dipatuhi oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena sampai saat ini, segala bentuk pemasukan dari batas wilayah 12 mil yang sejatinya milik Provinsi Kepri, masih dikuasai oleh Kemenhub melalui

“Apabila, Kemenhub mentaati peraturan yang ada, maka Kepri akan menjadi provinsi yang luar biasa. Manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Aziz.

Lebih lanjut kata Aziz, kajian tentang kemaritiman Kepri sudah bermula sejak 2006 lalu. Kemudian pada 2010 sudah diselesaikan Naskah Akademik-nya. Hasrat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Perda Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Hasilnya sampai saat ini, kita sudah memiliki PT Pelabuhan Kepri. Lagi-lagi karena regulasi, kita dikekang, sehingga tidak bisa berkreasi, padahal wilayah tersebut adalah kepunyaan Kepri,” sebut Aziz.

Pembicara lainnya, Kapten Ahmad Jauhari yang merupakan Direktur PT Pelabuhan Kepri juga menyampaikan, tidak ada pelabuhan di Kepri yang layak dikelola untuk kepentingan bisnis. Pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Kepri Muhamamd Sani. Meskipun ada keinginan dari investor untuk membangunan pelabuhan peti kemas yang refresentatif, tetap saja diganjal oleh Pusat.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar