Menteri ATR Siapkan Pola Percepatan RTRW Riau

977
Pesona Indonesia
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Ferry Mursyidan Baldan didampingi PLT Gubri Arsyad Juliandirachman dan Kakanwil BPN Provinsi Riau Drs Armansyah Salam saat kunjungan kerja ke Riau. Kamis (24/3/2016) dalam kunjungan kerja menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan sertifikat hibah tanahdan penyerahan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) yang mensukseskan kegiatan program strategis pertanahan 2016. foto: MHD AKHWAN/RIAUPOS
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Ferry Mursyidan Baldan didampingi PLT Gubri Arsyad Juliandirachman dan Kakanwil BPN Provinsi Riau Drs Armansyah Salam saat kunjungan kerja ke Riau.foto: MHD AKHWAN/RIAUPOS/JPG

batampos.co.id – Penyelesaian konsep tata ruang dalam kaitan alih fungsi lahan di tanah air masih menjadi persoalan. Salah satunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang masih belum juga bisa diselesaikan. Peliknya regulasi mengeluarkan 2,7 juta Hektar kawasan hutan bahkan sudah dibahas beberapa Lembaga dan Kementrian.

Salah satunya pola yang disiapkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dalam mempercepat selesainya RTRW Provinsi Riau. Dimana menurut Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan yang menyiapkan pola Win-Win Solution.

“Mari duduk bersama, Gubernur, Bup/Wako, komisi II (DPR RI), LHK, dan saya. Supaya bisa diputuskan langsung,” kata Ferry kepada Riau Pos dalam kunjungannya di Pekanbaru, Kamis (24/3) siang.

Dijelaskannya seharusnya ketika ada tumpang tindih lahan, maka diharapkan dengan One Map Policy yang sekarang sedang diselesaikan untuk peta skala 1:50 ribu diharapkan bisa diselesaikan. Karena lanjutnya dengan peta tersebut maka bisa mengoverlay kan tata ruang.

“Mari kita Overlay kan dengan tata ruang nasional. Mana yang clear dan bersih, paraf langsung. Jika masih ada yang tumpang tindih kalau bisa dimusyawarahkan, kalau masih tidak bisa yang bermasalah ini diarsir, sehingga Perda bisa dikeluarkan,” tambahnya terkait pola Kementrian ATR/BPN dalam penyelesaian RTRW Provinsi Riau.

Karena sambungnya hal tersebut bisa dilakukan seperti di Provinsi Kalteng. Dimana sekitar 1,4 juta Hektar hutan disana kita dikeluarkan. Lebih lanjut dengan duduk bersama, kemudian Overlay peta, dan yang sudah Clear langsung diteken bersama antara Gubernur, Ketua DPRD, Bup/Wako, Menteri LHK, dan Menteri ATR, maka menurut Ferry optimis akan bisa selesai.

Sementara disinggung mengenai masih adanya beberapa areal perkantoran seperti kantor Camat di Dumai yang masuk kawasan hutan dan beberapa daerah lain di Riau. Sebenarnya bisa diselesaikan melalui audit lahan.

“Kalau untuk kebun misalnya izin dimiliki 15 Hektar, dipakai 8 Hektar, maka 7 Hektar itu kita gunakan dengan audit lahan maka bisa Win Win Solution. Dengan gambaran itu mudah-mudahan bisa selesai Juni ini,” tambahnya.

Dalam kunjungan ke kantor Wilayah BPN Riau kemarin, Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi oleh anggota DPR RI dari Komisi II Dapil Riau Lukman Eddy. Juga Anggota DPD RI asal Riau Instiawaty Ayus. Dorongan dan dukungan percepatan RTRW Provinsi Riau dari DPR RI dan DPD RI bakal dilakukan supaya bisa tuntas tahun ini juga.

Menurut Lukman Edy, sekarang DPR RI khususnya Komisi II sedang menyiapkan Panitia Kerja (Panja) pertama masalah penyelesaian persoalan pertanahan. Dimana sedang dibentuk tim untuk kementrian dan masyarakat. Juga ada Panja aset dan tata ruang.

“Termasuk didalamnya ingin mendorong lima RTRW yang belum selesai. Riau, Kepri, Kalimantan Utara, Sumut dan Sumsel. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Selain itu juga disiapkan Panja UU Pertanahan agar reformasi agraria yang dicanangkan mendapat payung hukum yang kuat,” tegasnya.

Sementara itu Pemprov Riau memang sepanjang dua tahun terakhir terus melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pemerintah pusat. Guna menggesa percepatan proses pengesahan RTRW Provinsi Riau. Dikatakan Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Plt Sekdaprov Riau M Yafiz menyebut hasil pembahasan terakhir dengan beberapa lembaga kementrian adalah mengenai kesesuaian.

“Menteri LHK akan merubah SK, sebelum proses itu. Ada kantor-kantor pemerintahan di Dumai yang perlu diselesaikan. Semua kegiatan pemanfaatan ruang, data-data parsial banyak, jadi sekarang disiapkan satu peta saja, ini kita tunggu aksinya,” ujar pihak Pemprov Riau.(JPG)

Respon Anda?

komentar