Politikus Gerindra Tegaskan Prabowo Sudah Lama Ingatkan Jokowi soal Natuna

1275
Pesona Indonesia
Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam debat calon presiden 2014. Foto: dokumen JPNN.Com
Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam debat calon presiden 2014.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Ketua Harian Partai Gerindra, Moekhlas Sidik menyatakan bahwa pemerintah mestinya sudah jauh-jauh hari memprediksi potensi insiden yang melibatkan Indonesia di Laut China Selatan, termasuk di Natuna. Moekhlas menyatakan, ketua umumnya, Prabowo Subianto bahkan sudah sejak lama mengingatkan Joko Widodo tentang persoalan konflik di Laut China Selatan. 

Moekhlas menduga insiden antara kapal pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kapal nelayan dan armada patroli pantai (coast guard) Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa negeri komunis itu sedang mengincar wilayah Indonesia. Apalagi di perairan Natuna memang terkandung banyak kekayaan alam.

Moekhlas mengatakan, pada debat calon presiden 2014 silam, Prabowo sebenarnya sudah menyinggung kemungkinan Indonesia terlibat konflik di Laut China Selatan. Namun, kata Moekhlas, kala itu Joko Widodo alias Jokowi punya pendapat lain.

“Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu. Namun pada waktu itu Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia melainkan urusan negara lain,” katanya melalui siaran pers, Jumat (25/3).

Karenanya Moekhlas berharap agar insiden Natuna itu membuat  tersebut pemerintah di bawah Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa Tiongkok juga mengincar bagian wilayah NKRI. Pensiunan TNI AL dengan pangkat terakhir laksamana madya itu bahkan mendorong pemerintah Indonesia membawa kasus insiden Natuna ke Mahkamah Internasional.

Ia menegaskan, klaim Tiongkok tentang traditional fishing zone di wilayah Natuna tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). “Kami berharap presiden segera sadar. Membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional sangat tepat. China dan dunia Internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia,” tegasnya.(fat/jpnn)

Respon Anda?

komentar