Mengubah FTZ menjadi KEK di Batam

2454
Pesona Indonesia

Maraknya pemberitaan di media mengenai wacana perubahan pemberian konsep Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) fasilitas bagi para investor dan atau pengusaha yang melakukan kegiatanya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), atau yang sering di sebut FTZ, menjadi konsep KEK sudah tentu menimbulkan kebutuhan penjelasan, setidaknya kepada para mahasiswa/i dan atau pelajar yang ingin mendalaminya.

Dalam periode mulai dari bulan November 2015 sampai dengan sekarang masyarakat Batam pada khususnya diliputi oleh simpang siur informasi, sampai dengan sekarang, sesungguhnya Batam ini mau dikembangkan seperti apa, istilah FTZ dan KEK yang dipermasalahkan juga secara substansi tidak jelas apa yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaanya di Batam, juga di tempat lain di Indonesia sebagai perbandingannya.

KEK itu berempit dengan daerah pabean, sedangkan FTZ adalah terpisah dari daerah pabean, ini memang membuat BC dan DJP, kelimpungan selama ini dalam menjalankan tugasnya, orang di Gunung Kidul saja bayar PPN, selalu argument ini yang dibuat untuk mengganti konsep FTZ menjadi KEK. Kerugian negara yang selama ini dihitung melupakan jasa dari masyarakat Batam yang datang dari berbagai penjuru untuk berpartisipasi dalam membangun Batam. Setelah Batam sekarang maju, maka kemudahan/dan fasilitas yang selama ini diberikan akan dicabut.

Persoalannya adalah, ke depan hidup akan semakin sulit di Batam, karena kenaikan barang akan terus mengikuti kebijakan pemerintah yang memcabut semua fasilitas kepada warga Batam itu. Ketua Dewan Kawasan Batam (KDK) menyatakan semua fasilitas tetap, betul selama transisi mungkin tetap, setelah itu, tidak mungkin tetap, sebab setelah KEK, maka FTZ tidak lagi berlaku, pasal 49 UU 39/2009, yang mengatur. Bahkan dengan beralihnya status FTZ, menjadi KEK, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai FTZ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo ekonomi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK itu terdiri atas satu atau beberapa zona, seperti zona pengelolaan ekspor, zona logistik, zona industry, zona pengembangan tenologi, zona pariwisata, zona energi dan/atau zona ekonomi lain, dan di dalamnya dapat di bangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja, juga di sediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi baik sebagai pelaku usaha, maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di KEK. Artinya pemukiman akan dipisahkan dengan KEK. Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional, oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi.

Salah satu yang ingin dihapus oleh pemerintah adalah fasilitas PPN, PPn-Bm, dan cukai, yang dinikmati warga masyarakat Batam selama puluhan tahun, seperti mobil, electronik. Fasilitas ini dengan sistem KEK tentu otomatis dicabut. Memang dari awal, BC dan DJP (Bea Cukai dan Diretorat Jen Pajak) fasilitas ini keberatan diberikan kepada warga masyarakat, namun semua pihak jangan pura-pura lupa, awalnya tidak ada yang mau datang orang ke Batam. Awalnya, kerja di Batam saja harus diiming-imingi berbagai fasilitas, tiket pulang-pergi, dan lain-lain, karena hidup di Batam awalnya suntuk, mahal dan lain sebagainya. Memang sekarang situasi sudah beda jauh, lalu kemudian semua fasilitas itu mau di cabut dengan menerapkan sistem KEK, agar perusahaan saja yang mendapat fasilitas itu. Inilah yang harus didudukkan pada rel yang betul.

Dengan segala macam cara pemerintah pusat meyakinkan semua para pemangku kepentingan di Batam untuk suksesnya transformasi FTZ menjadi KEK, pada hal begitu FTZ di tetapkan juga segala macam cara di buat oleh Pusat agar pelaksanaan FTZ itu tetap ada tata niaga kepabeanan di kawasan yang terpisah dari daerah pabean itu, yaitu dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No: 2/2009 kemudian di ganti menjadi PP 10/2012 mengenai “ Perlakuan Kebabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan Barang Ke dan Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”.

Kemudian diatur lagi lebih teknis dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai pelaksanaan dari PP tersebut yaitu tentang, “Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN dan Atau PPn-Bm, atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas”.

Ini saja sudah mengebiri , memasung, kalau tidak mau disebut mengubur hidup hidup FTZ yang katanya terpisah dari daerah pabean itu. Kemudian PMK tersebut di buat lagi “Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN dan Atau PPn-Bm, Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas” . Maka dengan demikian sempurnalah kekonyolan pemasungan FTZ yang katanya terpisah dari daerah pabean tersebut.

Sekarang kalau memang KEK akan lebih baik, memangdangnya dari sudut mana dulu, sebab KEK itu jenisnya jelas sudah beda sebagai mana diuraikan diatas, KEK dapat diartikan menempel dengan daerah pabean. Persisnya pengertiannya menurut UU adalah sebagai berikut, KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Katanya KEK itu berempit dengan daerah Pabean. Beda dengan FTZ/KPBPB adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN. PPn-BM, dan Cukai.

Disamping jenis kelaminya beda, juga UU nya beda. Persoalannya adalah, Negara tidak rela jika warga masyarakat Batam yang lebih banyak menikmati fasilitas FTZ itu, karena faktanya insvestor tidak masuk sesuai dengan yang diharapkan, karena dulu harapannya investor ber-duyun-duyun masuk, ternyata tidak. Bahkan malah kabur, kenapa, karena keadaan krisis ekonomi global, demo buruh yang tidak teratur, kemudian itu itu tadi pemasungan pelaksanaan FTZ itu, karena memasukkan barang ke FTZ malah lebih sulit dari pada kedaerah pabean lainya.

Sehingga tujuan KEK yang sebenarnya adalah supaya masyarakat tidak menikmati fasilitas FTZ, dengan menerapkan KEK maka Batam menjadi sama dengan daerah pabean lainnya. Tidak lagi terpisah dari daerah pabean. Fasilitas hanya diberikan kepada badan usaha dan atau pelaku usaha di KEK itu saja. Oleh karena itu, masyarakat Batam kedepan semoga lebih rasional dan menikmati transformasi FTZ menjadi KEK agar mengatur pengeluaran dan pemasukan lebih selektif, dan mungkin juga akan lebih cepat memajukan Batam kedepan, karena dalam proses perjalannyapun akan tetap dievaluasi dan diperbaiki kearah kemajuan ekonomi nasional, karena pada awalnya Batam seperti gula didatangi semut, kedepan gulanya dirubah menjadi KEK. Kita simaklah bersama dan selamat datang KEK.

Masalah Batam harus dipetakan dan dikotak-kotakkan, jangan dicampur aduk, antara masalah hak pengelolaan lahan, kewenangan yang duplikatif, tata ruang, dan lain sebagainya. Karena masalah akan selalu ada dan memerlukan pembidangan serta spesialisasi dalam mengelolanya supaya tujuan pembangunan dapat terjadi. Pemerintah pusat jangan merasa paling tau segalanya, sehingga tidak membuka ruang dialog untuk menampung masukan dari bebagai sektor, untuk di rumuskan menjadi produk kebijakan pemerintah.
Karena nama kabinet sekarang adalah kabinet kerja bukan kabinet wacana yang justru menimbulkan kesimpangsiuran di mana-mana. Semoga pengembangan Batam kedepan bukan atas kehendak sepihak, melainkan dilandasi oleh musyawarah untuk mufakat. ***

ampuan-situmeang

Respon Anda?

komentar