DPRD Bintan Godok 12 Perda, Ada tentang Pemberantasan Pelacuran

1345
Pesona Indonesia
ilustrasi prostitusi di Batam.
ilustrasi prostitusi di Batam.

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Lamen Sarihi optimistis pada tahun ini jajarannya bisa merampungkan 12 peraturan daerah (Perda) yang sudah diajukan pemerintah daerah.

Dari tahun ke tahun, sambung Lamen, jajaran anggota legislatif Kabupaten Bintan selalu berhasil merampungkan seluruh rancangan perda yang diajukan. Maka, tidak ada alasan untuk tidak mengulang kerja-kerja efektif macam tahun-tahun sebelumnya.

“Kami optimis dong. Sekarang kan juga sudah mulai jalan pembahasan-pembahasan di masing-masing panitia khusus,” kata Lamen, di Bintan, Minggu (27/3/2016).

Bulan Maret saja, sambung Lamen, sudah ada dua ranperda yang tinggal finalisasi. Politisi asal Partai Golkar mengatakan, ini merupakan bukti komitmen anggota legislatif Bintan untuk merampungkan kerja-kerja legislasi.

“Kalau Maret saja sudah dua ranperda, pasti selesai 12 Perda setahun ini,” ungkapnya.

Soal ranperda menyangkut anggaran, kata Lamen, juga bukan hambatan. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya pihak legislatif dan eksekuti Kabupaten Bintan selalu punya komitmen yang baik dalam merumuskan angka-angka anggaran. Baik itu anggaran murni maupun perubahan. Tidak pernah anggaran Kabupaten Bintan baru disahkan di menit-menit terakhir.

“Insya Allah, kalau anggaran luar biasa DPRD dan Pemkab Bintan bekerja. Walaupun bertekak-tekak, tapi tetap selesai tepat waktu. Kami meyakini anggaran itu memang untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah beres semua, ya langsung disahkan saja,” tegas Lamen.

Terpisah, Sekretaris DPRD Bintan, Agusnawarman mengatakan, ada 12 Program Legislasi Daerah (Prolegda) dari Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan. “Saat ini sudah dibahas oleh anggota dewan mana-mana yang diprioritaskan,” jelasnya, kemarin.

Kedua belas prolegda itu adalah, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketertiban Umum, Ranperda Izin Usaha Jasa Kontruksi, perubahan Perda tentang pajak daerah, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bintan 2016-2021, perubahan Perda Jasa Umum, Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Lalu ada Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, Ranperda Pemberantasan Pelacuran dan Asusila, Ranperda APBD Perubahan tahun 2016, Ranperda Rencana APBD Bintan tahun 2017, dan Ranperda Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Agusnawarman menambahkan, pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan yang sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya itu membuahkan sepakat. “Sudah ada delapan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya bakal jadi prioritas tahun ini,” ujarnya. (muf/jpnn) 

Respon Anda?

komentar