Insiden di Perairan Natuna, Menko Maritim: Cina Harus Hormati Kedaulatan Kita

2470
Pesona Indonesia
Kapal Induk Liaoning dan Pesawat Tempur J-15 (varian Su-33) milik Angkatan Laut Cina. China memperkuat militer mereka di Laut Cina Selatan dengan membangun pangkalan militer dan latihan rutin. Foto: istimewa
Kapal Induk Liaoning dan Pesawat Tempur J-15 (varian Su-33) milik Angkatan Laut Cina. China memperkuat militer mereka di Laut Cina Selatan dengan membangun pangkalan militer dan latihan rutin. Foto: istimewa

batampos.co.id – Insiden angkatan laut Cina yang menabrak kapal nelayannya sendiri saat ditangkap oleh tim patroli kementerian kelautan dan perikanan (KKP) di perairan Natuna baru-baru ini dinilai Menko Kemaritiman Rizal Ramli bukan tindakan provokasi, apalagi agresi dari Tiongkok.

Menurutnya, Negeri Tirai Bambu tidak akan berani mempertaruhkan nama baik mereka dengan sengaja melakukan suatu aksi yang bertentangan dengan hukum internasional.

“Presiden Xi Jinping tentu ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia dan menghormati kedaulatan teritori kita. Saya rasa tidak ¬†ada keinginan Cina mencaplok wilayah laut kita. Tetapi, tetap mereka harus menghormati kedaulatan kita,” kata Rizal saat berbincang dengan RMOL.com (grup batampos.co.id) di Jakarta, Sabtu (26/3/2016).

Meski begitu, tambahnya, peristiwa serupa pernah terjadi juga beberapa kali sebelumnya. Karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk menjamin tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Rizal pun menegaskan bahwa tindakan Tiongkok sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

“Kita bisa pastikan bahwa kapal Cina masuk ke wilayah laut kita dan insiden itu terjadi di wilayah laut kita, tentu kita berkewajiban menjaga kedaulatan teritori kita,” bebernya.

Pangkalan Militer China di Pulau Sansha, Laut China Selatan, Foto: istimewa
Pangkalan Militer China di Pulau Sansha, Laut China Selatan, Foto: istimewa

Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, lanjutnya, sama-sama menandatangani hukum laut internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada Desember 1982.

Di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional itu sama sekali tidak ada istilah wilayah perikanan tradisional seperti yang dikatakan pemerintah Tiongkok sebagai pembenaran.

“Kita tidak mengenal apa yang disebut sebagai wilayah perikanan tradisional. Indonesia dan Cina sama-sama menandatangani UNCLOS. dalam kerangka UNCLOS tidak ada istilah itu,” tegas Rizal Ramli lagi. (rmol/jpnn/nur)

Respon Anda?

komentar