Intervensi Militer Cina di Natuna Berlanjut di Mahkamah Internasional

3591
Pesona Indonesia
Kapal angkatan Laut China. Foto: istimewah
Kapal angkatan Laut China. Foto: istimewah

batampos.co.id – Niat pemerintah membawa persoalan intervensi penegakan hukum pada kapal pencuri ikan di Laut Natuna ke Mahkamah Internasional banjir dukungan.

Bukan hanya kalangan partai pendukung pemerintah, niat yang sempat diutarakan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti itu juga didukung partai oposisi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlas Sidik menegaskan, pemerintah perlu mengambil sikap tegas. Dengan membawa ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea), menurut dia, sekaligus menjadi penegasan atas kedaulatan wilayah Indonesia.

”Dunia internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia,” tegas Moekhlas, di Jakarta, Sabtu (26/3/2016).

Selain upaya hukum tersebut, mantan Wakil Kepala Staf TNU Angkatan Laut (Wakil KSAL) itu juga mengingatkan tentang pentingnya segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Diantaranya, lewat optimalisasi fasilitas dan kapal-kapal patroli.

”Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita. Dengan begitu, keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengungkap kalau persoalan klaim wilayah atas Natuna sudah diingatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jauh-jauh hari. Peringatan itu disampaikan ketika debat capres, pada 22 Juni 2014, lalu.

”Namun, pada waktu itu, Pak Jokowi menganggap bahwa persoalan Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia, melainkan urusan negara lain,” sindirnya.

Terpisah, politisi senior PDIP TB Hasanudin juga menyambut positif niat membawa persoalan menyangkut wilayah perairan Natuna ke Mahkamah Internasional. Sebab, dia juga memandang, kasus terakhir yang terjadi mengindikasikan kalau Tiongkok memang memiliki niat menguasai seluruh wilayah Laut China Selatan.

”Karena itu, harus kita dukung,” kata TB Hasanudin. Wakil Ketua Komisi I DPR itu menambahkan bahwa sikap tegas tersebut juga untuk mencegah potensi Natuna yang merupakan salah satu kantong sumber daya alam dan sumber daya energi, diklaim pihak lain.

Sebagaimana diberitakan selama ini, berbagai dukungan dan desakan untuk bersikap tegas itu menyusul insiden kapal berbendera Tiongkok yang ditangkap tim dari Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan. Ketika itu, kapal berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natura.

Namun, kapal tersebut gagal ditarik. Kapal patroli milik Tiongkok menghalangi dengan menabrakkan diri ke kapal KM Kway Fey. Akibatnya, kapal Kway Fey rusak. Petugas kemudian meninggalkan kapal tangkapan tersebut atas alasan keselamatan. (dyn/jpgrup)

Respon Anda?

komentar