Bantah Menunggak, BPJS Kesehatan SP3 RSUD Teluk Kuantan Riau

1124
Pesona Indonesia
Pelayanan di konter pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Foto: istimewa
Pelayanan di konter pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Foto: istimewa

batampos.co.id -Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Teluk Kuantan sempat menghentikan pelayanan pada pasien peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, mereka tak memiliki dana lagi untuk membayar obat-obatan yang nunggak sebesar Rp 2,6 miliar.

“Pihak BPJS belum melakukan pembayaran pengadaan obat-obatan sebesar Rp 2,6 Miliar kepada RSUD, karena terjadi kesalahan pada rekening yang akan dibayarkan kepada pihak RSUD,” kata Andra Syafril, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Rabu (23/3/2016) lalu di acara forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama BPJS kesehatan tingkat provinsi dan forum kemitraan Provinsi Riau di kantor Gubernur Riau.

Terkait hal itu, pihak BPJS Kesehatan membantah. Kepala BPJS Kesehatan Divre Sumbar, Riau, Kepri, Benjamin Saut menegaskan telah membayarkan kewajibannya selama satu tahun ini sebesar Rp 9,2 miliar.

“Semua dibayarkan tepat waktu,” ujarnya kepada Riau Pos (grup batampos.co.id) beberapa waku lalu.

Bahkan BPJS Kesehatan telah melayangkan peringatan ketiga (SP3) kepada RSUD Teluk Kuantan atas penghentian pelayanan pada pasien BPJS Kesehatan dengan dalih BPJS menunggak dana untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp2,6 miliar.

“Pihak RSUD telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya,” ujar Benjamin Saut.

Surat teguran itu dilayangkan BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan. Surat teguran tertanggal 27 januari 2016. Surat teguran kedua tertanggal 5 Februari 2016, dan surat peringatan ketiga dilayangkan Maret 2016.

Ben Saut, sapaan akrab Benjamin Saut menjelaskan, pihaknya telah membayarkan kewajiban untuk RSUD Teluk Kuantan. Namun memang tidak langsung ke rekening RSUD, sebab seuai aturan, transfer langsung ke rekening RSUD bisa dilakukan jika RSUD telah berstatus Badan Layanan Umum (BLUD). Sementara RSUD Teluk Kuantan statusnya belum BLUD.

“Pihak BPJS akan membayarkan melalui rekening jika rumah sakit tersebut sudah BLUD. Jika belum BLUD, dalam pemanfatan dana harus perlu persetujuan pemerintah kabupaten,” ujar Ben Saut.

Lalu kemana dana itu ditransfer? Sesuai aturan, dana dari BPJS Kesehatan itu dimasukkan dulu ke kas daerah (Pemkab). Melalui persetujuan pemkab, barulah dana itu bisa dicairkan ke RSUD terkait.

Ben juga mengaku sudah melakukan advokasi ke Pemkab Kuansing, DPRD, serta semu apihak terkait, agar pengadaan obat-obatan untuk RSUD segera dilakukan dengan menggunakan dana yang telah dialokasikan dan ditransfer BPJS Kesehatan ke kas daerah, namun belum ada juga solusi.

Meski begitu, Ben tetap mendesak Direktur RSUD Teluk Kuantan bersama Pemkab Kuansing untuk segera merealisasikan pengadaan obat-obatan untuk pasien peserta BPJS Kesehatan, agar mereka bisa dilayani kembali.

“Yang pasti, pembayaran klaim sudah kita bayarkan tepat waktu. Artinya anggarannya sudah ada, aturannya juga jelas, tinggal RSUD Teluk Kuantanlah yang menyiapkan obat-obatannya dan bahan kesehatan habis pakai yang dibutuhkan,” pinta Ben.

Sementara itu, pelaksana tugas (plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berjanji akan mempertanyakan hal ini ke Bupati Kuansing Sukarmis.

“Kalau sudah dianggarkan, dananya ada, harusnya dilaksanakan (pembelian obat-obat, red), supaya masyarakat (peserta BPJS) dapat dilayani. Ini menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.

Bahkan ia meminta seluruh wali kota dan bupati se-Riau untuk benar-benar mengawal hal-hal yang menyangkut pelayanan pada masyarakat. Terutama jika terkait hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

“Apa persoalannya akan kita pecahkan bersama. Kalau RSUD belum BLUD, bagaimana caranya agar dana klaim yang telah dibayarkan BPJS kesehatan yang ada di kas daerah bisa segera dicairkan untuk pembayaran obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang dibutuhkan,” ujar Arsyad.

Sementara itu, Direktur RSUD Teluk Kuantan dr David Oloan mengaku terpaksa menghentikan sementara pelayanan di RSUD agar pihaknya tak disalahkan.

“Gimana kami mau melayani sementara obat-obatan tidak tersedia. Makanya kami ambil langkah tegas agar tidak menimbulkan persoalan lain. Kalau terjadi kecurangan tentu saya yang disalahkan,” ujar Oloan. (rpg/nur)

Respon Anda?

komentar