Bupati Anambas Dengarkan Nasib Nelayan Budidaya Ikan Napoleon

1204
Pesona Indonesia
Bupati Anambas Abdul Haris didampingi wakilnya Wan Zuhendra bersama pengusaha budidaya ikan napoleon di Desa Air Sena, Kecamatan Siantan Tengah. Minggu. foto:syahid
Bupati Anambas Abdul Haris didampingi wakilnya Wan Zuhendra bersama pengusaha budidaya ikan napoleon di Desa Air Sena, Kecamatan Siantan Tengah. Minggu. foto:syahid

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, didampingi wakilnya Wan Zuhendra dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Yunizar serta beberapa pejabat lainnya turun langsung ke lapangan untuk melihat nelayan budidaya ikan napoleon dan kerapu yang ada di Air Sena, Kecamatan Siantan Tengah, Minggu (27/3) siang.

Kedatangan Abdul Haris tersebut tidak lain adalah untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat khususnya para nelayan budidaya yang saat ini terancam bangkrut lantaran terbitnya surat edaran dengan nomor 721/DPB/PB.510.S4/II/2016. Surat edaran itu menyebutkan beberapa poin, salah satunya menghentikan operasional bagi kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing dengan sejumlah ketentuan. Mulai dari tidak melakukan penerbitan izin SIKPI, melakukan perpanjangan, hingga pencabutan terhadap SIKPI yang masih berlaku.

Keluhan demi keluhan disampaikan kepada Bupati. Salah satunya nelayan budidaya terbesar yang ada di Desa Air, Dodo. Menurutnya jika kapal asing tidak boleh lagi ke Indonesia maka akan mencari partner ke negara lain. “Kalau sampai lepas bisnis ini, tentu susah juga. Paling tidak, kepercayaan itu yang perlu dibangun kembali kalau sampai mencari rekanan baru,” ujar Dodo, Minggu (27/3).

Dodo menambahkan, beberapa agen besar bersama dengan asosiasi, telah bertemu dengan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam kesempatan itu, mereka pun sempat menawarkan opsi dengan mengganti nama kapal dan bendera kapal Hongkong yang biasa masuk ke Anambas. Hanya saja, usulan tersebut tidak serta merta diterima Menteri Susi Pudjiastuti.

“Sempat tawarkan solusi seperti itu. Bu Menteri pun meminta waktu selama sepuluh hari kedepan. Pertemuan itu dilakukan sekitar dua atau tiga hari yang lalu. Beliau pun meminta agen untuk bersabar,” ungkapnya.

Menurut Dodo, dampak surat edaran ini pun tidak hanya berpengaruh pada nelayan budidaya seperti dirinya. Tetapi, juga nelayan-nelayan kecil yang menggantungkan hidup darinya karena selama ini nelayan kecil menjual bibit ikan itu kepadanya. Tidak jarang, Dodo mengaku rugi karena harus membeli ikan dan pakan dari nelayan kecil, sementara nasib ikan yang hendak diekspor, belum jelas.

Saat ini dirinya masih memiliki kurang lebih 70 ribu ikan kerapu. “Ikan kita ini boleh dikatakan tidak habis-habis. Kapal Hongkong masuk rutin saja, kemarin tak bisa habis ikan ini apalagi tak masuk lagi,” ungkapnya lagi.

Setelah mendapatkan keluhan dari nelayan budidaya yang ada di Air Sena, Bupati mengatakan akan terus berupaya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan kelonggaran terhadap Anambas terkait surat edaran ini. Ia pun kemudian meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait hal ini.

“Saya minta Pak Kadis untuk terus menindaklanjuti hal ini. Persoalan ini tidak hanya berdampak ke nelayan saja, melainkan juga ke Pemerintah. Sebelum ada keluhan serta aksi lebih jauh dari nelayan, makanya kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kelonggaran kepada Anambas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Yunizar mengatakan, pihaknya siap menerima intruksi dari Bupati dan siap menindaklanjutinya. Diakuinya bahwasanya pertemuan Bupati dan Wakil Bupati kepada sekjen KKP RI beberapa waktu lalu tidak membuahkan hasil lantaran tidak ada pengambil kebijakan.

“Kemarin sudah disampaikan kepada dirjen kelautan dan perikanan tapi kata mereka masih menunggu Menteri selaku pengambil kebijakan ini. Kita akan tunggu 10 hari lagi, jika tidak ada tanggapan maka kita akan mengirim surat kepada Presiden. Ini dampaknya panjang jika ikan tak dijual, maka masyarakat desa tersebut tidak memiliki penghasilan,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar