Ini Saran KPK ke Pemerintah Sebelum Lanjutkan Proyek Hambalang

431
Pesona Indonesia
Presiden Joko Widodo bersama Menpora Imam Nahrawi dan Menteru Pupera Basuki Hadimoeljono saat meninjau proyek sport center di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo bersama Menpora Imam Nahrawi dan Menteru Pupera Basuki Hadimoeljono saat meninjau proyek sport center di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

batampos.co.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan saran ke pemrintah jika memang hendak melanjutkan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lembaga antirasuah itu meminta adanya audit fisik dan teknik atas megaproyek di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mangkrak itu.

Menurut Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda Olahraga Gatot S Dewa Broto, KPK mempersilakan pemerintah jika ingin melanjutkan pembangunan proyek Hambalang. Menurutnya, selama ini proyek Hambalang macet karena berbagai dokumennya disita KPK.

Hanya saja, secara fisik KPK tidak menyita megaproyek itu. “Tadi Pak Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK) mengatakan silakan. Yang disita adalah dokumen,” ujar Gatot usai bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (28/3).

Gatot menambahkan, KPK meminta agar pemerintah melakukan audit terlebih dulu terhadap peoyek Hambalang.  “Agar betul-betul ada audit fisik teknik yang sangat-sangat komprehensif,” tegasnya.

Gatot menegaskan, KPK mengingatkan agar jangan sampai masalah penyimpangan prosedur yang terjadi di era sebelumnya, terulang lagi.  “Ada beberapa catatan dari KPK, (salah satunya) mohon kesalahan penyimpangan prosedur seperti dulu jangan sampai terulang kembali,” ujarnya.

Menurutnya,  pemerintah melalui Kemenpora, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menemui pimpinan KPK. Gatot menegaskan, tim yang terdiri dari Kemenpora, Kemenpupera, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM akan memberikan alternatif kepada presiden saat rapat terbatas nanti.

Dari kajian yang dipaparkan itu, lanjut‎ dia, presiden nanti akan menilai dan memutuskan apakah proyek Hambalang dilanjutkan atau tidak.  “Itu nanti Presiden yang akan menentukan karena kajian masih berlangsung,” ungkapnya.  (boy/jpnn)

Respon Anda?

komentar