Penjara Kelebihan 63 Ribu Napi, Berpotensi Rusuh

706
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kerusuhan Lapas Bengkulu yang menewaskan lima orang narapinda (napi) menguatkan dugaan bahwa kondisi penjara se-Indonesia saat ini bak api dalam sekam.

Polri, Badan Nasional Narkotika (BNN), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mau tak mau ikut berperan dalam over kapasitas yang terjadi di 477 lapas se-Indonesia. Kini saatnya saling membantu bersinergi memadamkan api di dalam penjara.

Sesuai data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) saat ini 181 ribu napi harus berhimpit-himpitan di 477 lapas dan rutan yang kapasitasnya hanya 118 ribu napi. Lapas dan rutan se-Indonesia kelebihan beban sebanyak 63 ribu napi.

Dalam kamar sel setiap lapas, bisa jadi sel berukuran 20 meter persegi harus diisi oleh puluhan napi. Sempit, gerah dan susah tidur menjadi keseharian para napi. Maka, wajar napi bisa berubah menjadi beringas karena terpicu dengan apapun yang mengusiknya.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM I Wayan Kushmiantha Dusak menuturkan, kebetulan di Lapas Bengkulu itu yang mengusik adalah pengambilan seorang napi. Tapi, pemicu kericuhan dalam lapas itu bisa berasal dari apa pun.

”Pada dasarnya, over kapasitas di lapas memang menjadi problem utama. Over kapasitas ini terjadi di sebagian besar lapas,” tuturnya.

Jumlah narapidana saat ini terus bertambah. Namun, pembangunan lapas dan rutan tidak mungkin mengimbangi. Misalnya, penjara dengan risiko paling tinggi di pulau penjara, Nusakambangan. Dari tujuh lapas di pulau tersebut, ada dua lapas yang tergolong baru, yakni Pasir Putih dan Narkotika. Lalu, yang baru direvonasi ada dua lapas, hanya Lapas Batu dan Permisan. ”Lapas Kembangkuning dan Besi belum direnovasi,” paparnya.

Dengan begitu, dipastikan bahwa pembangunan infrasruktur lapas bukan solusi utama untuk memperbaiki kondisi lapas. Dia mengatakan, perbaikan sistem penegakan hukum yang menjadi jurus ampuh untuk membuat penjara tidak lagi bermasalah.

”Selama ini hukuman itu selalu berdasar pada balas dendam, padahal justru jauh lebih baik bila hukuman itu berdasar pada memperbaiki diri setiap narapidana,” terangnya.

Konsep hukuman yang dilakukan penegak hukum ini tentunya bisa diubah. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh dalam menghukum orang, namun justru mendorong membentuk kepribadian yang lebih baik. Seperti, kerja sosial dan rehabilitasi.

”Saat ini penting untuk mencari solusi agar penjara tidak lagi over kapasitas,” tuturnya.

Dia mengatakan, memang saat ini belum ada konsep kerja sosial di lapas. Namun, setidaknya kebijakan bahwa napi bisa bekerja di luar lapas dengan persyaratan telah menjalani setengah dari masa hukuman. Ada sekitar 15 ribu napi yang saat ini tercatat bekerja di luar lapas.

”Mereka pagi hingga sore bekerja di luar dan malamnya menginap di lapas. Tentunya, ini upaya untuk membuat lapas tidak over kapasitas juga,” tegasnya.

Khusus untuk rehabilitasi, saat ini sudah mulai diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Tentunya, rehabilitasi para pengguna ini bisa dibilang membuat penjara seakan bukan tong sampah.

”Penjara memang ujung dari penegakan hukum. Tapi, seharusnya bukan tong sampah dari kejahatan yang terjadi di masyarakat,” terangnya.

Rehabilitasi saat ini belum maksimal. Hal itu terlihat dari banyaknya napi kasus narkotika di penjara. Jumlah napi narkotika pada Maret 2016 mencapai 61 ribu orang yang tersebar di 477 lapas dan rutan. Jumlah tersebut hampir separoh dari jumlah narapidana.

”Kalau tidak ada napi narkotika di lapas, bisa dibilang lapas tidak akan over kapasitas,” papar mantan Kepala Kanwil Jawa Barat tersebut.

Humas BNN Kombes Slamet Pribadi menuturkan sebenarnya BNN sudah berupaya maksimal dalam merehabilitasi pengguna narkotika. Tujuannya tidak hanya mengurangi over kapasitas, namun untuk mengembalikan setiap manusia yang sakit itu menjadi manusia yang kembali sehat.

”Karena itu, BNN sudah sejak awal bersinergi dengan Kemenkum dan HAM untuk bisa menyelesaikan masalah di penjara,” tuturnya.

Rehabilitasi juga menjadi salah satu kunci untuk menghilangkan demand atau permintaan terhadap narkotika. Slamet menegaskan, kalau pasar narkotika di Indonesia tidak dihilangkan, lalu bagaimana bila memberantas narkotika.

”Konsep supply and demand itu sudah dijalankan di BNN,” tegasnya.

Kepolisian sebenarnya juga telah berupaya mengurangi over kapasitas penjara dengan rehabilitasi. Akhir tahun lalu, surat keputusan Kapolri nomor STR/865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Anang Iskandar menginstruksikan agar pengguna narkotika direhabilitasi.

Berulang kali, Anang berupaya meruntuhkan pemahaman yang salah bahwa rehabilitasi bukan merupakan hukuman. Menurut dia, rehabilitasi bagi pengguna itu justru lebih menyakitkan dari pada sekedar hukuman badan.

”Siapa bilang direhabilitasi itu tidak sakit. Kalau hanya dipenjara, tapi bisa menggunakan narkotika, bagaimana,” ujarnya.

Bahkan, rehabilitasi tidak hanya soal menghukum, seperti hukuman penjara. Namun, juga mengemban tugas untuk membuat pengguna kembali menjadi manusia yang bebas dari narkotika. Sehingga, mengembalikan kehormatan manusia tersebut.

”Kalau yang kecanduan itu sembuh, tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak,” jelasnya. (idr/jpnn)

Respon Anda?

komentar