Benahi Prosedur di Lapas, BNN Siap Bantu Kemenkumham

942
Pesona Indonesia
Budi Waseso (Buwas), kepala BNN. Foto: istimewa
Budi Waseso (Buwas), kepala BNN. Foto: istimewa

batampos.co.id — Kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) mendesak diperbaiki. Makin banyak saja kasus di lapas yang terungkap.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap adanya sipir berinisial MS dan dokter lapas berinisial H yang menjadi pengedar. Kedua oknum di Lapas Jawa Timur tersebut diprediksi menjadi ”suruhan” napi.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso mengatakan, Sipir tersebut ditangkap di kawasan Banyu Urip Surabaya pada 14 Maret 2016. Saat itu dia diketahui membawa sabu seberat 98 gram yang disimpan di kantok kresek hitam.

”Ternyata setelah diperiksa, diketahuilah profesinya sipir salah satu Lapas di Jatim,” jelasnya.

Sipir tersebut mengakui bahwa dia disuruh oleh dua napi berinisial MUH dan BAK. Keduanya merupakan napi kasus narkotika. ”Jadi, sipir ini menjadi kaki tangan bandar yang telah ditangkap di lapas,” paparnya.

Pada hari yang hampir bersamaan, ditangkap pula seorang dokter yang ternyata menjadi pengedar. Buwas-panggilan akrab Budi Waseso- mengatakan bahwa dokter itu ditangkap di salah satu mal di Surabaya, saat mengedarkan narkotika.

”Dokter ini merupakan dokter lapas, kami kembangkan kemungkinan dia menjadi kaki tangan napi,” tuturnya.

Ironisnya, sebenarnya beberapa waktu sebelumnya, dokter tersebut telah ditangkap oleh petugas BNN. Namun, penangkapan pertama di lapas itu, sang dokter pengedar berdalih menjalankan praktek medis detoks. ”Penangkapan pertama dilepas karena mengakunya untuk pengobatan,” jelasnya.

Kedua kasus tersebut semakin mengungkap perlunya kebersamaan dalam memperbaiki lapas. Dia menjelaskan, perbaikan lapas memang tidak bisa dilakukan sendirian. BNN mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) bekerjasama dengan Polri, BNN dan TNI.

”Memang ada banyak keterbatasan, tapi jangan sampai keterbatasan itu menghalangi saat bertugas,” tegasnya.

Dengan bantuan Polri dan TNI, maka bisa dikonsep untuk bisa penjagaan berlapis terhadap lapas. Di dalam bisa dijaga sipir dan di luar dijaga oleh petugas Polri dan TNI.

”Kalau perlu ajak masyarakat yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas). Tentunya, mereka akan siap untuk membantu,” paparnya.

Dia mengatakan, sebenarnya sangat ironis saat pengunjung diperiksa begitu ketat, namun kenyataannya narkotika masih bisa masuk di penjara. ”Memang perbaikan penjara itu diperlukan,” tegasnya.

Yang juga penting adalah membuat agar napi dan sipir tidak bisa berkomunikasi. Salah satunya, dengan mengisolasi napi yang merupakan pengedar narkotika.

”Biar saja pengedar dan bandar itu diisolasi, makan diantar napi yang lainnya dan sipir hanya mengawasi dari closed circuit television (CCTV),” paparnya.

Sementara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya bekerjasama dengan TNI, Polri dan BNN dalam memperbaiki lapas.

”Namun, kebijakan besar ini akan dikaji terlebih dahulu, membutuhkan waktu untu bisa membuat keputusan yang akurat,” terangnya. (idr/sof/jpgrup)

Respon Anda?

komentar