Bupati Anambas Minta Hasil Reses Dewan Selaras dengan Hasil Musrenbang

457
Pesona Indonesia
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris membuka acara musrenbang tingkat kabupaten di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Tarempa, Senin. foto:syahid/batampos
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris membuka acara musrenbang tingkat kabupaten di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Tarempa, Senin. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, meminta supaya reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan visi misi dan juga seiring dengan musrenbang supaya pencapaian pembangunan bisa lebih maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Insya Allah jika sesuai, maka yang diinginkan masyarakat bisa lebih baik,” ungkap Haris ketika membuka acara musrenbang tingkat kabupaten di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan, Senin (28/3) siang.

Menurutnya, musrenbang semuanya penting mulai dari musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan hingga musrenbang tingkat kabupaten. Usulan dari bawah harus dikawal dan diakomodir sebab kalau tidak, kata Haris, maka nantinya kepala desa kecewa karena pembangunan tak sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Kedepan saya berharap apa yang diusulkan dari desa minimal ada satu usulan yang dilaksanakan supaya pembangunan bisa lebih bagus lagi. Untuk camat, kedepan bisa mendampingi musrenbang tingkat desa,” ungkap Haris yang disambut tepuk tangan para kepala desa yang hadir pada acara itu.

Sebagai kepala daerah tentunya dirinya mendahulukan kebutuhan masyarakatnya, bukan kelompok atau golongan. Haris mengatakan, saat ini yang menjadi pokok proiritas dalam visi dan misinya yakni mengenai air, listrik, telekomunikasi dan transoprtasi.

“Visi dan misi kami, yakni supaya SKPD dan masyarakat Anambas menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,” ungkapnya.

Ia menambahkan, publikasi musrenbang tingkat kecamatan sangat penting karena menjadi prioritas yakni dengan memperbaiki hasil musrenbang. Dengan publikasi, SKPD dapat mengetahui hasil musrenbang kecamatan sehingga dapat dipertimbangkan masuk dalam Renja SKPD.

“Bahkan masyarakat dapat mengontrol dan mengawasi apakah APBD tahun 2017 sudah sesuai dengan hasil musrenbang atau tidak,” paparnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar