Cina Ingin Caplok Natuna

1386
Pesona Indonesia
Ilustrasi kapal TNI AL. Foto: istimewa
Ilustrasi kapal TNI AL. Foto: istimewa

batampos.co.id – Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana (Purn) Marsetio menilai konflik Cina-Indonesia di Laut Natuna pada Sabtu (19/3) lalu bukan sekedar persoalan pencurian ikan atau illegal fishing. Namun dia melihat ada upaya Cina untuk unjuk kekuatan dan keinginan menguasai wilayah yang kaya sumber daya alam itu.

Hal ini, kata Marsetio, dilihat dari latar belakang permasalahan di kawasan itu yang sejak awal memang melibatkan Cina. Marsetio mencatat, sejak 2010 Cina kerap unjuk kekuatan di Laut Natuna dengan memamerkan kapal perang dengan persenjataan modern.

Bahkan Cina juga pernah mengklaim wilayah teritorial Indonesia di Laut Natuna. Klaim ini juga diajukan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

”Sehingga kita harus tegas, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kepri dalam menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Cina Selatan,” jelas Marsetio di sela-sela kegiatan Forum Konsultasi RPJMD Kepri 2016-2021 di Aula Kantor Gubenur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/3).

Pria yang kini menjadi Staf Khusus Pemprov Kepri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mengatakan pentingnya Kepri memiliki basis pertahanan militer khusus. Sehingga riak-riak konflik di perbatasan dapat segera ditangani.

”Pertahanan maritim untuk di Kepri berbeda dengan daerah lain. Sekarang sedang hangat dibicarakan, karena masuknya kapal patroli Cina ke wilayah teritorial Indonesia itu,” ujar Marsetio.

Marsetio mengatakan, Natuna harus menjadi benteng pertahanan terdepan Provinsi Kepri. Pemerintah harus tegas terhadap setiap aksi penangkapan ikan ilegal, meskipun kapal nelayan asing tersebut dikawal kapal perang sekalipun.

”Yang jelas Indonesia-Cina tidak ada terikat dalam perjanjian UNCLOS dan tidak mengenal istilah traditional fishing area,” terangnya.

Sebagai Staf Khusus Pemprov Kepri, dirinya sudah memberikan masukan-masukan untuk kebaikan Pemprov Kepri untuk menjaga Natuna dari penjarahan asing. Sebab selain memiliki sumber daya laut yang melimpah, laut Natuna juga menyimpan kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. Bahkan voluemnya termasuk yang terbanyak di dunia.

”Kita juga sama-sama mengenal yang namanya hukum nasional dan internasional. Masing-masing negara harus tunduk dan hormat pada peraturan yang ada,” tegasnya.

Ditambahkannya, dalam pilar kemaritiman yang digagas Presiden adalah menyangkut budaya maritim, sumber daya maritim, deplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Dengan pilar ini, daerah harus bersinergi dengan pusat.

”Pertahanan khusus kemaritiman harus totalitas. Ini yang perlu digagas bersama baik pemerintah pusat dengan daerah. Kita juga sepakat dengan pernyataan tegas yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi, dan Menteri Luar Negeri terkait konflik yang terjadi belakangan ini,” kata pria yang mendapat gelar Dato’ Wira Lela Segara dari LAM Kepri tersebut.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar