Disperindag Natuna Bakal Punya UPTD Metrologi

1012
Pesona Indonesia
ilustrasi tera ulang
ilustrasi tera ulang

batampos.co.id – Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Natuna, Wan Andriko mengatakan, pihaknya menargetkan tahun 2017 mendatang disperindag sudah bisa mengelola UPTD Metrologi legal.

UPTD Metrologi ini, kata Andriko, melakukan sidang tera ulang semua alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Selama ini sidang tera ulang masih dibawah kewengangan provinsi.

“Sebenarnya dibentuknya UPTD Metrologi legal ini batas waktunya tahun 2017, kewenangan provinsi sudah dilimpahkan ke daerah. Pelimpahan kewenangan ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah, diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemda,” kata Andriko, Senin (28/3).

Disperindag, lanjut Andriko, tahun ini menyiapkan sumber daya manusia, mengutus dua
pegawainya mengikuti pendidikan di Bandung menggunakan anggaran APBN, yakni tenaga juru tera dan pengamat tera. “Mudah-mudahan mereka lolos pendidikan,” katanya.

Selain itu lanjutnya, banyak persiapan yang mesti selesai ditahun 2016. Diantaranya infstruktur untuk gedung UPTD. Disperindag mengusulkan infrastruktur ke APBN. Ditambah kelengkapan peralatan untuk menera belum tersedia, sehingga diharapkan mendapat hibah peralatan dari pemerintah provinsi.

“Pelimpangan kewenangan ini juga akan didasari peraturan daerah, aturannya tetap mengadopsi provinsi, paling tidak banyak perubahan,” ujar Andriko.

Diakui Andriko, selami ini sidang tera banyak diminta masyarakat Natuna. Misalnya para nelayan. Namun dengan belum adanya UPTD Metrologi, harus mendatang juru tera dari provinsi, tentu harus mengeluarkan biaya lagi.

Tidak hanya itu kata Andriko, selama sidang tera dilaksanakan pemerintah provinsi, daerah tidak mendapat tambahan retribusi. Justru pemerintah daerah yang harus mengeluarkan anggaran, agar masyarakat datang disidang tera.

Sidang tera, jelas Andriko, dapat menyentuh semua kalangan usaha. Mulai dari timbangan biasa di pedagang, timbangan emas, meteran listrik, meteran air, SPBU hingga mobil tanki BBM harus ditera.

“Tentu setiap dilakukan tera ulang, ada pungutan retribusinya untuk pendapatan daerah.

Selama ini sidang tera itu dalam bentuk kegiatan, jadi pemerintah daerah yang mengeluarkan anggaran untuk provinsi,” ujar Andriko.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar