Gubernur: Peraturan Daerah Penting untuk Kemajuan Kepri

591
Pesona Indonesia
 Rapat Paripurna Pengesahan tiga Ranperda menjadi Perda, di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/3). foto:humas pemprov
Rapat Paripurna Pengesahan tiga Ranperda menjadi Perda, di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/3). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Perundang-Undangan sangat penting untuk kemajuan. Mengingat Perda dibuat untuk dijadikan acuan agar dalam mengambil kebijakan Pemerintah tidak salah arah kedepannya.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Muhammad Sani dalam sambutannya ketika menghadiri rapat Paripurna Pengesahan tiga Ranperda menjadi Perda, di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (28/3).

Ketiga Perda yang disahkan tersebut masing-masing Perda Penyelenggaraan Dana Bergulir sebagai perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013. Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Perda Penyelenggaraan Kearsipan Daerah.

“Ketiga Perda ini penting untuk kemajuan Kepri. Disamping itu kita juga harus mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar dalam perjalanan kedepan, kita tidak salah arah,” Kata Sani.

Menyangkut Perda Dana Bergulir, menurut Sani ini sangat penting untuk menumbukan ekonomi masyarakat, terutama usaha miko, kecil dan menengah. Adapun muaranya sudah jelas, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kalau mengharapkan dana dari bank, bunganya cukup tinggi, dan banyak pula persyaratannya. Maka kita harapkan dengan Perda ini, masyarakat lebih mudah dapat dana usaha, tanpa harus ribet di seperti di bank. Dan tujuan kita hanya demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Disamping itu, menyangkut Perda Penyelenggaraan kearsipan. Hal ini juga sangat penting untuk mengabadikan sejarah yang berguna bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Masyarakat yang hidup di masa yang akan datang tentu akan sulit mengakses informasi jika sistem kearsipan yang dilakukan saat ini tidak baik. Oleh sebab itu, Perda kearsipan ini, kata Sani adalah untuk mengabadikan segala bentuk sejarah yang terjadi hari ini.

“Bahwasanya menjaga sejarah tidak hanya dengan bicara, tapi perlu penataan arsip,” ujar Sani.

Untuk Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik, hal ini sangat erat kaitannya dengan apa yang sudah menjadi tugas Pemerintah. Hal ini berkaitan erat pula dengan transparansi publik, karena memang ada hal-hal tertentu yang harus disampaikan kepada masyarakat.

“Ingat, kita ini melayani, bukan minta dilayanai masyarakat. Tentunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita harus senantiasa meningkatkan kreatifitas dan inovatif. Karena daya kritis masyarakat semakin meningkat setiap waktu, dan kita butuh kreativitas dan inovasi dalam memerikan pelayanan yang terbaik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dengan disahkannya tiga Perda pada kesempatan ini, dan salah satunya Perda tentang Dana Bergulir merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

“Ini adalah untuk membantu KUMKM yang selalu mengalami keterbatasan modal. Usaha kecil agar banyak memperoleh dana bergulir sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Jumaga. (suc/bpos)

Respon Anda?

komentar