Kapal Asing Targetkan Jadi Lokasi Illegal Fishing, Tambelan Wilayah Konflik Baru

1396
Pesona Indonesia
ilustrasi kapal nelayan
ilustrasi kapal nelayan

batampos.co.id – Konflik yang terjadi antara pemerintahan Indonesia dengan negara China bermula dari permasalahan pencurian ikan (illegal fishing) di Laut Natuna. Kasus kedua negara ini kian memanas karena negara tirai bambu enggan meminta maaf atas kesalahannya, bahkan mulai memancing gencatan senjata. Belum tuntas permasalahan ini, Indonesia kembali dihadapkan dengan kasus yang sama yaitu illegal fishing namun wilayahnya yang berbeda.

Wilayah yang menjadi daftar konflik baru bagi Indonesia adalah Kecamatan Tambelan yang merupakan wilayah pulau terluar milik Kabupaten Bintan. Pulau yang dihuni 5.066 jiwa ini memiliki kesamaan dengan Natuna yaitu berbatasan langsung dengan Laut China Selatan juga menyimpan kekayaan bawah lautnya. Bahkan lautan yang memiliki luas 23,496 Km ini terdapat berbagai populasi jenis ikan sehingga kapal asing dari negara-negara Asia menargetkan Tambelan sebagai lokasi melakukan illegal fishing.

“Kecamatan yang memiliki 60 pulau ini berbatasan dengan Laut China Selatan. Bahkan juga sering dijadikan lokasi illegal fishing. Jadi kita takutkan kalau Tambelan menjadi wilayah rawan konflik seperti Natuna,” ujar Camat Tambelan, Hasan Basri saat dikonfirmasi, Senin (28/3).

Warga yang mendiami satu kelurahan dan tujuh desa ini selalu diselimuti kegelisahan dan ketakutan, khsusnya nelayan. Karena nelayan Tambelan selalu menjadi korban dari keganasan para lanun asing yang belayar dan mencuri ikan di sepanjang perairan pulau-pulau milik kecamatan ini. Bahkan para nelayan pernah memilih tak melaut beberapa pekan karena takut menjadi korban lanun yang menumpangi kapal berbendera warna warni dari negara Asia tersebut.

Keganasan yang dilakukan oleh kapal asing saat illegal fishing itu terjadi pada pertenghan Maret 2016 lalu. Nelayan Tambelan mempergoki sebuah kapal diduga dari negara Asia telah melakukan illegal fishing. Merasa aktifitasnya diketahui dan terancam, kapal asing itupun menghanyutkan beberapa bahan peledak agar nelayan Tambelan tak mengejarnya.

“Kita dapat laporan dari nelayan ada kapal dari wilayah lain melakukan illegal fishing. Bahkan kapal itu melempar bahan ledakan agar tidak ditangkap oleh nelayan setempat,” katanya.

Mengetahui adanya ancaman diwilayahnya, lanjut pria kelahiran Tanjunguban ini, ia pun bergegas melakukan koordinasi dengan Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) diantaranya Polsek Tambelan, TNI AL, Satpol PP serta tokoh masyarakat. Dari hasil kooirdinasi tersebut disepakati, Uspika Tambelan akan melakukan patroli bersama mengelilingi wilayah perairan Tambelan.

Beberapa hari kemudian, sambungnya Uspika Tambelan melakukan patroli dengan menumpangi kapal milik nelayan setempat. Namun tidak satupun didapati adanya kapal asing maupun kapal dari daerah lain yang beraktifitas illegal fishing.

“Kami akan lakukan patroli secara rutin. Karena kami tak mau insiden 2014 lalu terjadi lagi, dimana nelayan dan anggota TNI AL diculik, dibunuh dan dibuang jasadnya ke laut oleh nelayan asing asal Thailand,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Raja Hariza mengaku sudah berkoordinasi dengan para penegak hukum dalam menanggapi konflik yang sering terjadi antara pemerintahan Indonesia dengan negara-negara asing di Laut China Selatan.

Dalam koordinasi tersebut, penegak hukum dibidang perikanan sepakat akan melakukan tindakan secara cepat dan tepat waktu. Mulai dari proses penyidikan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Penegak hukum sepakat akan meningkatkan pemberantasan illegal fishing di seluruh perairan Kepri,” katanya.

Perairan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sehingga sering terjadi illegal fishing di daerah perairan tersebut, khususnya di Laut Natuna dan Tambelan yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Berdasarkan Perjanjian Internasional UNCLOS tahun 1982, sebagaian Laut Cina Selatan telah ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia. Namun alur ini sering digunakan sebagai jalur pelayaran bebas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal niaga, bahkan sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya kapal-kapal nelayan asing ke wilayah laut indonesia.

“Jika nelayan asing mengambil potensi sumber daya ikan secara illegal di perairan Kepri. Maka hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara kita,” jelasnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar