Oknum DPRD Batam Dituding Jadi Calo Perizinan Gelper

1291
Pesona Indonesia
Beberapa mesin gelper yang diamankan di Polresta Barelang. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Beberapa mesin gelper yang diamankan di Polresta Barelang.
Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Selain menjadi pengusaha dan calo pengurusan izin gelangang permainan (gelper). Oknum anggota DPRD Kota Batam kerapkali menerima ‘setoran’ dari usaha tersebut. “Ini yang merusak sistem (aturan),” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, Senin (28/3).

Hal tersebut diketahuinya dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), Gustian Riau.”Selaku Ketua Komisi memanggil Kepala BPM-PTSP, ribut-ribut, apa masalahnya,” terang Yudi.

Ternyata banyak oknum anggota DPRD yang mengurus izin gelper. Bukan hanya satu atau dua titik saja. Ada beberapa yang dikeluarkan pemerintah. “Masih minta lagi, mungkin buat dia sendiri serta ngurusin punya orang juga, jadi calo lah ceritanya,” ungkapnya.

Parahnya, mereka tak mau mengikuti sistem dan aturan yang diatur dan peraturan Daerah (Perda). Bahkan mendesak pemerintah membuka usaha ini melebihi jadwal yang telah ditentukan. “Pemerintah gak mau mengakomodir, oknum inilah yang ribut-ribut,” ungkap Yudi.

Selebihnya, oknum DPRD yang tak memiliki usaha gelper menerima bulanan dari gelper. Ditanya siapa oknumnya, Yudi enggan membeberkannya. “Intinya kalau DPRD betul melakukan pengawasan, mau ini ditutup, sejak lama sudah tutup,” tuturnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura mengatakan, permasalahan ini muncul akibat pemerintah tak mau mengikuti aturan. Berkali kali mengingatkan, hingga memberikan rekomendasi agar usaha ini direlokasi juga tak didengarkan. “Tak dianggap sama pemerintah,” kata Nyanyang.

Dalam pertemuan akhir tahun 2014 lalu bersama asosiasi pengusaha gelper, mereka bersedia mengikuti ketentuan. “Setiap izin yang dikeluarkan, ada pernyataan tak melaksanakan judi. Namun bila dikemudian hari ditemukan pelangaran akan menjadi tanggung jawab pengusaha,” katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein mengapresiasi penutupan arena judi berkedok gelper. Namun politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini tak sepakat bila seluruh usaha ini ditutup aparat kepolisian.

“Yang salah dan ilegal (tak ada izin) kita sepakat ditutup. Bongkar aparat yang membekingi usaha ini, mungkin ini maksud Pak Kapolri. Jangan yang taat aturan juga ditutup,” kata Harmidi.

Keberadannya lanjut Harmidi bukan hanya menambah pendapatan asli daerah, namun juga membuka lapangan pekerjaan. Kami berharap ini dapat dibicarakan dan diselesaikan di tingkat Muspida,” harapnya.

Sehingga pengusaha yang taat aturan serta taat pajak tak dirugikan dalam permasalahan ini. “Apalagi ada aturan yang memperbolehkan usaha ini,” tutupnya. (hgt)

Respon Anda?

komentar