Staf Khusus Gubernur Dapat Tunjangan Rp 12 Juta, Jadi Pergunjingan di DPRD Kepri

1133
Pesona Indonesia
Jemmy Rumengan, salah satu staf khusus Gubernur Kepri. foto:istimewa
Jemmy Rumengan, salah satu staf khusus Gubernur Kepri. foto:istimewa

batampos.co.id – Sebanyak 10 Staf Khusus Gubernur Kepri, Muhammad Sani akan diganjar tunjangan dan honor sebesar Rp12 juta perbulan dari Pemerintah Provinsi Kepri. Terkait besaran nominal tersebut, kini menjadi pergunjingan dilingkaran DPRD Provinsi Kepri.

Adapun nama-nama Staf Khusus Pemprov Kepri dibawah kepimpinan Sani-Nurdin adalah Laksamana TNI (Purn) Marsetio bertugas di bidang kelautan dan perikanan, Prof Jemmy Rumengan bidang pengembangan wilayah pesisir dan perbatasan, Riny Fitrianti bidang hubungan masyarakat, Ahars Sulaiman bidang perhubungan, Beleus Hasibuan bidang ketenagakerjaan, Andi Anhar Chalid bidang pengembangan perdagangan dan UKM, Syaidul Qudri bidang protokol, Yanto bidang hubungan antarlembaga, Herizal Hood bidang komunikasi dan informasi, serta Dermawan Purba di bidang kesra.

“Pertanyaan itu bukan berhubungan dengan besaran gaji dan tunjangan Staf Khusus Pemprov Kepri, melainkan di mana anggaran tersebut dialokasikan. Tentu harus ada dasar hukumnya. Ini yang harus dikaji secara matang agar tidak melanggar aturan,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kepri, Sarafudin Aluan menjawab wartawan, Senin (28/3) di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial ketika ditanya persoalan yang sama mengatakan, pengangkatan staf khusus merupakan kebijakan kepala daerah, yang sudah dilakukan sejak Ismeth Abdullah menjabat sebagai Gubernur Kepri. Ia yakin gubernur mengangkat staf khusus sudah ada dasar yang jelas.

“Akan tetapi Pemprov Kepri sebaiknya mengkaji kembali Pergub Nomor 1/2010 apakah tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sepanjang tidak bertentangan, silahkan saja. Di wilayah lain juga ada,” jelas Sukhri.

Meskipun mendukung langkah Gubernur, Sukhri meragui kompetensi orang-orang yang dilantik Gubernur sebagai staf khusus. Apakah sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, lanjutnya Pemerintah Kepri harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

“Gubernur juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai membuat kebijakan yang membebani daerah,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudi Chua mengatakan sebanyak sepuluh orang staf khusus yang dilantik baru-baru ini masing-masing menerima tunjangan sebesar Rp12 juta/bulan, selain gaji Rp8 juta/bulan. Selain itu katanya, keseluruhan staf khusus juga menerima uang perjalanan dinas, termasuk fasilitas lainnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepri Nomor 1/2014.

“Peraturan itu sebagai landasan untuk membentuk staf khusus. Mereka menerima honor. DPRD Kepri saja tidak dibolehkan menerima honor,” ungkap Rudi menambahkan.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar